"Koalisi sejati bisa dilihat dari perilaku anggota-anggota koalisi yang mengutamakan persamaan."Jakarta (ANTARA News) - Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum menyatakan, perlunya perombakan anggota koalisi karena koalisi saat ini bukan koalisi sejati yang memegang teguh akhlak dan budi pekerti.
"Saya ingin garis bawahi pentingya koalisi sejati yang memegang teguh akhlak, budi pekerti dalam berkoalisi," kata Anas di Jakarta, Kamis.
Dia mengatakan, koalisi seharusnya lebih mengutamakan persamaan bukan lebih mementingkan perbedaan karena koalisi sudah terdiri dari partai-partai yang berbeda, maka seharusnya yang ditonjolkan justru persamaannya.
"Koalisi sejati bisa dilihat dari perilaku anggota-anggota koalisi yang mengutamakan persamaan dan bukan justru lebih menonjolkan perbedaan," katanya.
Menurut Anas, kalau yang ditimbulkan perbedaan seperti yang terjadi saat ini, dirinya khawatir rakyat akan berfikir bahwa koalisi tidak sungguh-sungguh atau pura-pura.
"Karena itu, saya menilai saat ini sudah waktunya Presiden yang memimpin koalisi, untuk mengambil sebagian kesimpulan yang telah kami berikan untuk menetapkan kesimpulan politik yang jelas," kata Anas.
Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Jafar Hafsah, mengatakan bahwa koalisi dibangun untuk mengefektifkan jalannya pemerintahan. Jika koalisi justru mengganggu jalannya pemerintahan, maka tidak bisa dikatakan koalisi.
Dia menyebutkan Partai Demokrat tidak akan bermasalah jika PKS yang selama ini jadi anggota koalisi untuk keluar dari koalisi. Selama ini, Partai Demokrat telah cukup akomodatif terhadap keluhan-keluhan yang dilontarkan oleh partai-partai koalisi seperti kurangnya komunikasi dan kurangnya pertemuan untuk membahas apapun.
"Namun, sikap PD sebagai pimpinan koalisi yang akomodatif tersebut tidak diapresiasi oleh beberapa anggota koalisi," katanya.
Wakil Sekjen PD, Saan Mustopa, mengatakan bahwa koalisi yang dibangun saat ini bukan hanya karena ideologi semata, tapi juga bagaimana mencapai tujuan bersama dengan proses yang baik. Setgab adalah sebuah ijtihad politik yang dibuat untuk mensiasati sistem presidensil multi partai yang kita anut dan oleh karena itu anggota koalisi yang duduk dalam setgab pun harus memahami posisinya untuk mendukung pemerintah.
Saat juga mengomentari pernyataan petinggi Golkar dan PKS bahwa mereka hanya berkoalisi dengan SBY dan bukan dengan PD. "Dimanapun koalisi itu adanya di parlemen, para kader partai yang ada di kabinet adalah representasi koalisi di parlemen. Para kader yang duduk di kabinet bukan sedang menjalankan fungsi koalisi tapi anggota kabinet dan mereka adalah bawahan dari presiden," katanya.
(T.S023/R018)
Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2011
