Menag: Pemerintah Masih Mengkaji Ahmadiyah

Menag: Pemerintah Masih Mengkaji Ahmadiyah

Menteri Agama, Suryadharma Ali. (ANTARA)

Medan (ANTARA News) - Menteri Agama Suryadharma Ali mengatakan pemerintah sampai sekarang masih mengkaji ajaran Ahmadiyah berdasarkan pandangan-pandangan dari berbagai masukan yang diterima.

Usai pembukaan rapat kerja Kementerian Agama wilayah Sumatera Utara di Medan, Jumat, menteri kepada wartawan mengatakan berbagai masukan itu di antaranya ada yang mengusulkan Ahmadiyah dibubarkan karena ajarannya sesat.

Namun, kata dia, ada pula yang menyatakan Ahmadiyah jangan dibubarkan, dan dibiarkan saja, sebagai wujud kebebasan beragama.

"Kita harus perhatikan semua pandangan-pandangan itu, sehingga kita lakukan pengkajian, dan belum ada yang diusulkan untuk dibubarkan," kata Suryadharma Ali.

Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini mengatakan adanya wacana perlunya dibentuk Undang-undang (UU) tentang Kerukunan Umat Beragama, tidak semudah itu, karena harus ada kajian ilmiah.

"Pemerintah juga tidak mudah untuk membuat undang-undang, karena tentu perlu dilakukan kajian-kajian terlebih dahulu," kata Menag.

Menag Suryadharma Ali berada di Medan membuka rapat kerja Kementerian Agama wilayah Sumatera Utara.

Ia juga membuka Musyawarah Wilayah (Muswil) VI DPW PPP Sumatera Utara yang berlangsung di Asrama Haji Pangkalan Mansyur, Medan.


Berhati-hati


Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Bahrul Hayat mengemukakan, pihaknya akan berhati-hati menyikapi permintaan dari berbagai pihak supaya Ahmadiyah dibubarkan.

"Pemerintah, sekali lagi, akan berhati-hati dalam hal ini," kata Bahrul di Jakarta, Sabtu (12/2) menanggapi adanya ada desakan DPR RI soal pembubaran Ahmadiyah,

Bahrul Hayat menilai, pemerintah sekali lagi akan hati-hati dalam melakukan semua ini."Kita yang pasti akan melakukan berbagai dialog dan dengar pendapat dengan pihak-pihak terkait, dengan ormas Islam, seluruh elemen yang ada kaitannya dengan Ahmadiyah dan dengan Ahmadiyah sendiri," ujarnya, menjelaskan.

Untuk itu, ia mengimbau kepada seluruh tokoh pimpinan dan pemuka agama serta ormas-ormas keagamaan untuk membantu dan mendorong seluruh masyarakat mengendalikan diri, memahami esensi SKB 3 menteri soal Ahmadiyah.

"Kami mengharapkan kekuatan para tokoh dan pemuka agama untuk bersama-sama melakukan dialog serta pembinaan bagi saudara-saudara kita yang Ahmadiyah, supaya mereka merasa bagian dari warga negara. Kalau mereka kurang tepat, mereka dengan kesadarannya bisa kembali ke Islam," katanya.(*)

(T.M034/M008)

Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2011

Gubernur NTB akan relokasi penampungan warga ahmadiyah

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar