Kemenko Perekonomian kembali raih penghargaan Badan Publik Informatif

Kemenko Perekonomian kembali raih penghargaan Badan Publik Informatif

Penghargaan dari Komisi Informasi Pusat (KIP) untuk Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebagai Badan Publik Kategori Kementerian dengan predikat Informatif. ANTARA/HO-Kemenko Perekonomian

Diharapkan ke depannya kita dapat terus menjaga komitmen dan terus berkembang
Jakarta (ANTARA) - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian kembali meraih penghargaan sebagai Badan Publik Informatif pada 2021 dari Komisi Informasi Pusat (KIP) setelah meraih penghargaan yang sama pada 2020.

Penyerahan penghargaan kepada badan publik kategori kementerian dengan kualifikasi informatif tersebut dilakukan Wakil Presiden Ma’ruf Amin secara virtual, Selasa.

"Tahun ini, kita berhasil mempertahankan penghargaan sebagai Badan Publik Informatif. Tentunya, ini merupakan wujud komitmen nyata dalam membangun tata kelola pemerintahan yang baik. Diharapkan ke depannya kita dapat terus menjaga komitmen dan terus berkembang," ujar Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso yang sekaligus merupakan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kemenko Perekonomian.

Penghargaan tersebut sekaligus memperlihatkan konsistensi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam menjaga komitmen untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik.

Dalam rangka menjaga semangat atas pemberian penghargaan tersebut, Sesmenko Susiwijono menyampaikan bahwa Kemenko Perekonomian juga akan terus berupaya dalam melakukan pemenuhan informasi bagi publik melalui langkah-langkah perbaikan yang efektif dan efisien, pemanfaatan fasilitas dan teknologi informasi melalui sistem layanan informasi berbasis digital, serta mengedepankan sarana dan prasarana yang mudah diakses oleh masyarakat.

Sementara itu, Wapres Ma’ruf Amin berpesan badan publik harus mampu menyajikan informasi yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan serta selalu berpedoman pada prinsip, ketentuan, dan tata cara yang berlaku dalam pemenuhan hak dan kewajiban atas informasi publik.

"Komitmen ini tentunya harus menjadi perhatian bagi seluruh badan publik untuk terus mengembangkan inovasi baru agar masyarakat dan bangsa kita semakin cerdas dan lebih memahami berbagai perkembangan kebijakan pemerintah," jelasnya.

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik yang dilakukan KIP terhadap 337 badan publik di 2021, terdapat 83 badan publik yang mencapai kategori informatif, 63 badan publik menuju informatif, 54 badan publik cukup informatif, 37 badan publik kurang informatif, dan 100 badan publik tidak informatif.

Peningkatan kategori informatif dari 60 badan publik di tahun 2020 menjadi 83 badan publik di tahun 2021 menunjukkan bahwa banyak badan publik yang telah melakukan pembenahan. Hal tersebut merupakan upaya yang dilakukan oleh badan publik agar pelayanan keterbukaan informasi publik dapat terlaksana secara maksimal dan memberi banyak manfaat bagi masyarakat.

Baca juga: Kemnaker raih penghargaan Badan Publik Informatif dari KIP
Baca juga: Kementerian ESDM raih anugerah Keterbukaan Informasi Publik dari KIP
Baca juga: Komisi Informasi Pusat: 24,63 persen badan publik Informatif


Pewarta: Kuntum Khaira Riswan
Editor: Kelik Dewanto
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar