Wagub DKI anggap posisi kebebasan pers Jakarta ke-28 sebagai "obat"

Wagub DKI anggap posisi kebebasan pers Jakarta ke-28 sebagai "obat"

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria memberikan pernyataan di Balai Kota Jakarta, Rabu (27/10/2021) malam. ANTARA/Ricky Prayoga

Mudah-mudahan itu juga jadi 'obat' bagi kami
Jakarta (ANTARA) - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menganggap posisi kebebasan pers Ibu Kota ke-28 dari 34 provinsi di Indonesia pada tahun ini sebagai "obat" untuk melakukan perbaikan.

"Kalau dinilai kurang, kami bersyukur, berarti ada yang memperhatikan, mengkritisi dengan maksud baik. Mudah-mudahan itu juga jadi 'obat' bagi kami untuk terus memperbaiki dan meningkatkannya," kata Riza di Balai Kota Jakarta, Rabu.

Lebih lanjut, Politisi Partai Gerindra tersebut, menyatakan bahwa penilaian tersebut diterima oleh pihaknya seperti penilaian dari lembaga dan organisasi lainnya apakah itu baik maupun buruk sebagai bahan koreksi dan perbaikan ke depannya.

"Bagi kami, apa pun pendapat dari masyarakat, komunitas, lembaga dan LSM. Silahkan saja. Ini negara sangat demokratis. Kalau dinilai baik, kami bersyukur dan kami jadikan itu sebagai motivasi lebih baik lagi. Kalau dinilai kurang, kami juga bersyukur," ucapnya.

Baca juga: DKI raih penghargaan Keterbukaan Informasi Publik

Sebelumnya, Indeks kebebasan Pers DKI Jakarta pada 2021, berada di peringkat ke-28 dari 34 provinsi di Indonesia. Posisinya di bawah Kepulauan Riau, Jawa Barat dan Kalimantan Timur yang berturut-turut di posisi satu, dua dan tiga.

Data Dewan Pers tersebut, DKI Jakarta lebih baik dari Jawa Timur, Banten, Gorontalo, Papua Barat, Papua dan Maluku Utara.

Meski berada di posisi ke-28, peringkat Jakarta ini, lebih baik dibanding 2020 dan 2018 karena saat itu di posisi ke-32 dan ke-31, sedangkan pada 2019 berada di posisi ke-20.

Indeks kebebasan pers ini juga, diunggah juga oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dalam akun Instagramnya @ridwankamil yang juga menerangkan bahwa indeks ini mengukur tiga hal yakni ekosistem politik, ekosistem ekonomi dan ekosistem hukum.

Baca juga: Dirjen IKP sebut kebebasan pers Indonesia lebih baik dari negara lain

"Kebebasan Pers adalah fundamental dalam kehidupan demokrasi yang berkualitas. Namun kebebasan juga harus disertai rasa tanggung jawab. Mari berantas hoaks sebagai sisi gelap dalam dunia komunikasi dan informasi," tulis Ridwan Kamil.
 

Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Edy Sujatmiko
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Indeks kemerdekaan pers di Sultra tertinggi se-Indonesia

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar