Mantan PM Lebanon gugat negara atas penyelidikan ledakan Beirut

Mantan PM Lebanon gugat negara atas penyelidikan ledakan Beirut

Suasana yang memperlihatkan lokasi pascaledakan di daerah pelabuhan Beirut, Lebanon, Rabu (5/8/2020).   ANTARA FOTO/Reuters- Aziz Taher/hp.

Beirut (ANTARA) - Mantan Perdana Menteri Libanon Hassan Diab, yang mengundurkan diri setelah ledakan pelabuhan Beirut, mengajukan gugatan terhadap negara pada Rabu.

Gugatan itu dilayangkan Diab atas penuntutannya oleh hakim investigasi Tarek Bitar atas peran Diab dalam bencana itu. TV Al Jadeed melaporkan.

Gugatan itu, yang diajukan satu hari sebelum interogasi yang dijadwalkan oleh hakim, berarti bahwa Bitar harus menghentikan penuntutannya terhadap Diab begitu dia secara resmi diberitahu tentang kasus tersebut, kata pengacara Nizar Saghieh dari kelompok pengawas Agenda Hukum kepada Reuters.


Baca juga: Setahun ledakan maut di Beirut, warga Lebanon tuntut keadilan

Diab, yang didakwa melakukan kelalaian atas ledakan pelabuhan 4 Agustus 2020 yang menewaskan lebih dari 215 orang, telah melewatkan setidaknya dua sesi interogasi yang dijadwalkan oleh Bitar. Hampir semua pejabat senior yang Bitar coba untuk interogasi juga menolaknya.

Seorang pengacara yang mewakili Diab tidak menanggapi permintaan komentar.

Bitar di masa lalu telah mengeluarkan surat perintah penangkapan bagi para menteri yang tidak hadir untuk diinterogasi, dan gugatan Diab kemungkinan merupakan upaya ke-11 untuk mencegah skenario serupa setelah interogasinya dijadwalkan pada Kamis, kata Saghieh.


Baca juga: FBI sebut tak capai kesimpulan ihwal penyebab ledakan Beirut

Diab berargumen bahwa hakim tidak memiliki wewenang untuk mengadilinya, seperti halnya sejumlah mantan menteri yang didakwa oleh Bitar yang telah mengajukan banyak tuntutan hukum dan mosi yang meminta agar hakim itu dicopot.

Diab, seorang Muslim Sunni, pada Selasa bertemu dengan otoritas tertinggi Sunni Lebanon, Mufti Abdel-Latif Derian, yang kemudian mengeluarkan pernyataan yang mengatakan bahwa Diab hanya dapat dituntut di pengadilan khusus yang dibentuk melalui pemungutan suara parlemen.

Bahwa pengadilan tidak pernah meminta pertanggungjawaban pejabat dan upaya untuk merujuk pejabat ke pengadilan itu secara luas dipandang oleh keluarga korban sebagai taktik untuk membatasi penyelidikan.

Sumber: Reuters

Baca juga: RI ajak Menteri Pertanian ASEAN jaga ketahanan pangan

Baca juga: ASEAN dorong penguatan kerja sama sektor kunci dengan Australia

Penerjemah: Mulyo Sunyoto
Editor: Fardah Assegaf
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Keluarga korban ledakan Beirut unjuk rasa tuntut keadilan

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar