Ini berarti membutuhkan dukungan terutama negara-negara miskin yang jumlah vaksinasinya masih rendah.Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan Presidensi G20 Italia menargetkan sebanyak 40 persen dari jumlah penduduk dunia sudah divaksinasi COVID-19 pada akhir tahun ini dan 70 persen hingga pertengahan 2022.
“Ini berarti membutuhkan dukungan terutama negara-negara miskin yang jumlah vaksinasinya masih rendah,” katanya dalam Konferensi Pers terkait Pertemuan G20 secara daring di Jakarta, Minggu.
Di sisi lain, Sri Mulyani menjelaskan pemulihan ekonomi global belum merata, salah satu penyebabnya adalah akses vaksin yang tidak merata di seluruh dunia.
Baca juga: Presiden Jokowi akan terima presidensi G20
Ia menyebutkan masih ada negara yang tingkat vaksinasinya kurang dari 3 persen seperti di negara-negara Afrika bahkan rata-rata vaksinasi di negara-negara miskin baru 6 persen dari jumlah penduduknya.
Sementara itu negara-negara maju sudah melakukan vaksinasi di atas 70 persen atau bahkan mendekati 100 persen dan telah melakukan boosting vaksin COVID-19.
Oleh sebab itu, Sri Mulyani mengatakan dalam pertemuan Menteri Keuangan dan Menteri Kesehatan tingkat global disepakati untuk membangun mekanisme pencegahan pandemi.
Penyiapan pencegahan ini harus dilakukan karena ternyata dunia tidak siap menghadapi pandemi seiring telah menghabiskan biaya 12 triliun dolar AS, 5 juta orang meninggal, dan 259 juta orang terkena COVID-19.
Baca juga: Pekan ini 73 juta warga sudah vaksinasi, obat COVID-19 segera diadakan
Persiapan menghadapi pandemi ini akan sangat bergantung pada ada atau tidaknya kesepakatan mengenai protokol kesehatan antarnegara, pengaturan tata kelolanya serta pendanaan.
“Kita punya WHO namun dalam hal ini biasanya WHO bicara mengenai standar saja tapi tata kelola untuk enforcement tidak ada,” ujarnya.
Hal tersebut sekaligus melatarbelakangi arsitektur kesehatan global yang perlu diperkuat baik terkait upaya kolaborasi antarnegara maupun akses terhadap vaksin sehingga adil, terjangkau, aman, dan berkualitas.
“Ini yang sering disebut sebagai global public goods juga termasuk terapi dan diagnostik serta alat pelindung,” katanya.
Selain itu, dalam Presidensi G20 ini juga disepakati protokol kesehatan antarnegara ketika terjadi outbreak pandemi mengingat selama ini terdapat fragmentasi.
Fragmentasi yang dimaksud adalah setiap negara membuat keputusan sehingga menyebabkan ekonomi dan penularan COVID-19 justru semakin menyebar.
Presidensi G20 turut menyepakati join finance health task force atau satuan kerja antara Kementerian Keuangan dan Kementerian Kesehatan di bawah G20 untuk menyiapkan pencegahan, kesiapan, dan respons, dari pandemi.
“Task force ini dipimpin Menteri Keuangan Indonesia dan Italia,” tegasnya.
Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah
Editor: Nusarina Yuliastuti
Copyright © ANTARA 2021
