Golkar Tetap Kritis Meskipun Dibuat Kesepakatan Baru

Golkar Tetap Kritis Meskipun Dibuat Kesepakatan Baru

Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso. (ANTARA)

Jakarta (ANTARA News) - Ketua Dewan Pimpinan Pusat partai Golkar Priyo Budi Santoso menyatakan Partai Golkar akan tetap bersikap kritis meskipun akan dibuat kesepakatan baru terhadap partai-partai politik pendukung pemerintah.

"Partai Golkar menyambut positif langkah penyusunan kesepakatan baru terhadap koalisi, tapi kesepakatan baru itu jangan sampai menyeragamkan seluruh partai politik anggota koalisi," kata Priyo Budi Santoso, di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis.

Menurut dia, setiap partai politik memiliki pandangan dan ciri khas tersendiri yang tidak bisa diseragamkan.

Partai Golkar bergabung dalam koalisi, untuk menyamakan pandangannya dengan partai-partai politik lain anggota koalisi, tapi tidak berarti menyeragamkannya.

"Partai Golkar memiliki pandangan dan warnanya sendiri. Kalau Partai Golkar berwarna kuning, meskipun berada dalam koalisi, ya warnanya tetap kuning," katanya.

Namun jika kesepakatan baru koalisi nantinya ingin menyeragamkan seluruh partai politik anggota koalisi, menurut dia, harus dipertanyakan.

Jika kesepakatan baru koalisi nantinya, sampai mengubah warna Partai Golkar dari kuning menjadi warna lain, kata dia, Partai Golkar tidak setuju, karena nilainya sangat mahal bagi Partai Golkar di hadapan konstituen.

Menurut Priyo, dirinya tidak mau memperkirakan lebih jauh soal kesepakatan baru soalisi.

"Saya tidak mau berandai-andai lebih jauh, lebih baik tunggu saja sampai draft kesepakatan baru itu selesai," katanya.

Sementara itu, Wakil Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat, Saan Mustopa mengatakan, saat ini Partai Demokrat sedang menyusun draft usulan kesepakatan baru koalisi yang akan disampaikan kepadea Presiden.

Dalam usulan kesepakatan baru tersebut, koalisi tetap memberikan kebebasan bagi anggota DPR RI dari partai-partai politik anggota koalisi untuk memberikan pernyataan politik.

Namun setelah partai politiknya memberikan pernyataan resmi, kata dia, maka anggota DPR RI dari partai politik tersebut harus memberikan pernyataan yang sejalan dengan pernyataan resmi partainya.(*)

(ANT/R024)

Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2011

Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi laporkan Yasonna ke KPK

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar