Wapres minta Kaltim permudah izin berusaha masyarakat

Wapres minta Kaltim permudah izin berusaha masyarakat

Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor meninjau pameran usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di Pendopo Odah Etam Samarinda, Senin (1/11/2021). ANTARA/HO-Biro Pers Setwapres/am.

Salah satu upaya pemberdayaan adalah mendorong pemberdayaan usaha mikro, termasuk usaha rumah tangga dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Tidak kalah penting adalah kemudahan dalam pemberian izin usaha
Samarinda (ANTARA) - Wakil Presiden Ma’ruf Amin meminta Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mempermudah pemberian izin berusaha bagi masyarakat, sebagai dukungan terhadap pemulihan ekonomi nasional.

Dalam rapat bersama jajaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur serta pemerintah kabupaten dan kabupaten kota, Wapres menegaskan bahwa pemberdayaan kepada pelaku usaha merupakan langkah untuk menyejahterakan masyarakat.

"Salah satu upaya pemberdayaan adalah mendorong pemberdayaan usaha mikro, termasuk usaha rumah tangga dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Tidak kalah penting adalah kemudahan dalam pemberian izin usaha," kata Wapres saat memimpin Rapat tentang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Pelayanan Publik di Kantor Gubernur Kaltim, Samarinda, Senin.

Baca juga: Wapres: Pelayan publik harus berperilaku antikorupsi

Wapres melanjutkan bahwa pemberdayaan terhadap masyarakat pelaku UMKM juga menjadi upaya untuk menyelesaikan kemiskinan di masyarakat. Sehingga, lanjutnya, pengentasan kemiskinan tidak hanya bergantung pada bantuan sosial (bansos) dari Pemerintah.

"Selain pemberian bansos, kita perlu melakukan penguatan intervensi melalui program pemberdayaan. Pemberian bansos semata tidak akan menjadikan pengentasan kemiskinan berkelanjutan," tegasnya.

Sementara itu, Gubernur Kaltim Isran Noor melaporkan jumlah UMKM di daerahnya telah mencapai 307.343 unit, yang merupakan usaha di bidang kuliner, industri pengolahan, kerajinan tangan, perdagangan dan jasa.

Pemprov Kaltim juga telah mengikutsertakan UMKM dalam kegiatan belanja pengadaan barang dan jasa Pemprov.

"Penanggungan biaya, pembinaan dan pendampingan usaha mikro dalam perijinan usaha dan bantuan hukum, pemanfaatan 30 persen infrastruktur publik untuk tempat pengembangan usaha dan promosi UMKM; kebijakan implementasi alokasi 40 persen belanja pengadaan barang dan jasa pemerintah bagi UMKM," jelas Isran.

Penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) di Kaltim juga mengalami peningkatan hingga pertengahan Oktober 2021, katanya, dengan kucuran kredit lunak bagi pelaku UMKM mencapai Rp3,35 triliun hingga 19 Oktober 2021.

"Perlu kami laporkan bahwa penyaluran kredit usaha rakyat di Kaltim mengalami peningkatan cukup berarti," ujarnya.

Baca juga: Wagub Kaltim sebut Wapres soroti pelayanan dan pengembangan UMKM
Baca juga: Wakil Presiden Ma'ruf Amin akan buka Peparnas Papua


Pewarta: Fransiska Ninditya
Editor: Tasrief Tarmizi
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Wapres dorong Baznas perkuat dana syariah sosial

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar