Ketua DPD ingatkan pentingnya peran keluarga membentuk karakter bangsa

Ketua DPD ingatkan pentingnya peran keluarga membentuk karakter bangsa

Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti (ANTARA/ HO-Hu)

Jakarta (ANTARA) - Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mengatakan bahwa keluarga merupakan satuan terkecil dalam pembentukan karakter bangsa.

"Oleh karena itu, saya mengajak semuanya untuk memberi kontribusi besar dalam memperkuat ketahanan keluarga Indonesia di tengah pandemi dengan penanaman dan penguatan nilai-nilai ajaran Islam kepada keluarga kita masing-masing," kata LaNyalla dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis.

Hal itu dikatakan LaNyala dalam acara Sosialisasi Empat Pilar yang digelar Senator asal DKI Jakarta sekaligus Ketua Komite III DPD RI, Sylviana Murni dengan tema 'Memperkokoh Ketahanan Keluarga dan Ekonomi melalui Nilai-Nilai Kebangsaan'.

Menurut LaNyalla, keluarga berperan sebagai benteng ketahanan sosial sebuah bangsa. Nilai-nilai universal yang diajarkan agama Islam tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Artinya ajaran dan keyakinan agama, terutama Islam, pasti akan mampu menjawab semua persoalan di muka bumi ini.

"Saya yakin, keluarga yang islami, menerapkan serta menjalankan ajaran Islam akan lebih mampu menghadapi dampak pandemi ini. Pemahaman mendasar tentang ajaran agama dan keyakinan iman inilah yang seharusnya terus menerus kita tanamkan kepada seluruh anggota keluarga dan masyarakat," paparnya.

Baca juga: La Nyalla ingatkan jasa pejuang saat berziarah ke pendiri Batam

LaNyalla merasa prihatin karena selama dua tahun belakangan ini keluarga di Indonesia dihantam pandemi COVID-19 sehingga membuat rapuh kesehatan mental, psikologis keluarga, kesehatan fisik keluarga, dan ketahanan keuangan atau ekonomi, bahkan kematian anggota keluarga akibat pandemi.

"Harus diakui, beban terberat dalam keluarga ada di pundak ibu rumah tangga atau para istri. Karena perubahan pola hidup di masa pandemi begitu cepat dan memaksa tugas perempuan di rumah bertambah besar," paparnya.

Sementara itu, ada ancaman besar di dalam keluarga, seperti menurunnya penghasilan atau bahkan terhentinya pemasukan keuangan akibat suami yang di-PHK. Hal itu akan berujung pada meningkatnya problematika rumah tangga.

"Termasuk meningkatnya eskalasi kekerasan dalam rumah tangga yang disebabkan meningkatnya perasaan stres dan ketidakstabilan emosi pasangan hidup. Ditambah adanya tugas mendampingi anak yang belajar daring," katanya.

Dampak pandemi di dalam keluarga semakin komplek dan nyaris tidak tersentuh oleh pemerintah secara langsung. Karena domain keluarga memang domain privasi, bukan domain publik.

"Pemerintah hanya sebatas menyentuh melalui beberapa skema program bantuan sosial atau menangani persoalan yang telah memasuki ranah hukum publik yang diatur melalui peraturan perundangan," tegasnya.

Baca juga: Ketua DPD RI dorong percepatan vaksinasi 27 Juta anak Indonesia

Beban dan penderitaan sebagian masyarakat, kata LaNyalla, semakin berat ketika Indonesia telah berubah dan semakin jauh dari DNA  asli bangsa ini. Karena setelah amendemen konstitusi di era reformasi pada tahun 1999 hingga 2002, Indonesia menjelma menjadi negara liberal kapitalistik.

"Ketidakadilan sosial semakin tergambar dengan jelas. Ketika negara melalui konstitusi dan peraturan perundangan memberi ruang bagi sekelompok orang untuk menumpuk kekayaan sehingga hampir 40 persen kekayaan negara ini dikuasai segelintir orang," paparnya.

Entitas keluarga lebih menderita lagi ketika kerekatan sosial atau kohesi sosial sebagai bangsa semakin tereduksi karena perubahan pola hidup di masyarakat. Nilai-nilai luhur gotong royong, saling asah, asih, dan asuh telah memudar yang digantikan dengan nilai-nilai hedonis dan individualistik.

"Sungguh melukai saudara-saudara kita yang tertimpa musibah akibat pandemi COVID-19. Di sinilah pentingnya nilai-nilai kebangsaan yang telah dirumuskan para pendiri bangsa harus kita jadikan sebagai perekat kembali bangsa ini," lengkapnya.

Oleh karena itu, kata LaNyalla, DPD RI menggulirkan rencana Amendemen konstitusi perubahan ke-5 untuk mewujudkan Indonesia yang lebih baik. Mewujudkan cita-cita para pendiri bangsa, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Baca juga: Ketua DPD dorong mahasiswa ikut pikirkan masalah bangsa

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Herry Soebanto
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Anak perkawinan campuran, "statelessness" dan warga negara ganda

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar