Jakarta (ANTARA) - Kantor Staf Presiden (KSP) mendorong optimalisasi penyerapan kuota bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi untuk nelayan.

Hal ini disampaikan Tenaga Ahli Utama KSP Alan F Koropitan saat memantau pasokan BBM bersubsidi untuk nelayan bersama perwakilan KKP, Pertamina, dan BPH Migas di Kota Medan 3-5 November.

“Kuota BBM bersubsidi untuk nelayan 2021 sebanyak 2,3 juta kiloliter dan setiap tahun yang terserap oleh nelayan hanya 500 ribuan kiloliter, artinya masih banyak yang belum dioptimalkan,” kata Alan dalam siaran pers di Jakarta, Jumat.

Alan menilai, optimalisasi penyerapan kuota BBM bersubsidi untuk nelayan bisa dilakukan jika ada sinergitas antara Pertamina, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Pemerintah Daerah. Agar penyerapan kuota BBM bersubsidi tepat sasaran penyalurannya harus berdasarkan data nelayan.

“Pendataan bisa dilakukan lewat Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (KUSUKA). Itu by name by address, NIK, dan ukuran kapalnya juga terdata di kartu itu,” lanjut Alan.

Staf Khusus menteri KKP Budi Sulistyo mengatakan, percepatan kartu KUSUKA sampai saat ini baru tercapai sekitar 600.000 lebih dari target 2021 sebanyak 2 juta.

“KKP meluncurkan aplikasi PILAR untuk memfasilitasi nelayan agar bisa mendaftar KUSUKA secara mandiri. Diharapkan ini bisa mempercepat proses pendataan,” tutur Budi.

Sementara itu, Vice President DET Pertamina Pusat Dwi Puja Ariestya menjelaskan, dalam pemenuhan pasokan BBM bersubsidi bagi nelayan, Pertamina integrasikan KUSUKA dengan sistem perbankan sehingga nelayan semakin mudah mendapatkan BBM bersubsidi.

“Pertamina sedang melaksanakan digitalisasi pada seluruh lini bisnis untuk menjawab tantangan ke depan,” ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menginstruksikan percepatan pemenuhan akses BBM bersubsidi untuk nelayan kecil.

Sebab berdasarkan Data Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI), 82,08 persen nelayan kecil belum memiliki akses terhadap BBM bersubsidi, dikarenakan kesulitan untuk mendapat surat rekomendasi dari dinas terkait.

Atas instruksi Presiden tersebut, KSP telah melakukan koordinasi dan debottlenecking dengan KKP, BPH Migas, dan Pertamina, yang hasilnya menetapkan lima lokasi percontohan pemenuhan stok BBM Subsidi, yakni Medan, pelabuhan ratu, Cilacap, Bitung, dan Ambon.

Baca juga: Nelayan pulau terluar NKRI keluhkan kuota BBM bersubsidi

Baca juga: Kementerian ESDM usulkan subsidi solar Rp500 per liter pada 2022

Baca juga: KSP dorong optimalisasi penyaluran BBM bersubsidi untuk nelayan

 

Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2021