“Sebanyak 99 persen dari UMKM itu adalah kelompok usaha mikro. Oleh karena itu bantuan yang berkaitan dengan UMKM khususnya usaha mikro menurut saya cukup esensial untuk dilanjutkan di tahun depan seperti misalnya bantuan BPUM,” kata Yusuf dalam Dialog Produktif Jumat FMB9 secara virtual, Jumat.
Yusuf mengatakan bahwa UMKM membutuhkan waktu yang cukup lama untuk bisa kembali beraktivitas seperti sebelum masa pandemi COVID-19. Oleh karena itu, pemberian bantuan untuk UMKM tidak bisa dihentikan begitu saja, terlebih UMKM memegang peranan penting dalam proporsi perekonomian nasional.
Baca juga: Kemenkop: Program BPUM 2021 yang telah disalurkan capai Rp15,2 triliun
Menurutnya, proses pemulihan ekonomi yang mulai terlihat pada kuartal III tahun lalu, tidak terlepas dari beragam bantuan yang diberikan oleh pemerintah berkolaborasi dengan BUMN. Termasuk pemberian BPUM karena bantuan tersebut diberikan kepada kelompok usia produktif dan uangnya digunakan untuk menambah kapasitas produksi di tengah pandemi COVID-19.
Merujuk survei dari Tim Nasional Percepatan Penanggulan Kemiskinan (TNP2K) penggunaan dana BPUM memang bermanfaat bagi penerimanya dan diperuntukkan untuk menambah bahan baku, membeli alat produksi, membayar hutang dan sebagainya.
“Jadi selain menjadi bantalan sementara di tengah pandemi, ini juga menjadi semacam modal awal juga bagi mereka ketika misalnya pandemi sudah mulai mereda artinya mereka mempunyai modal untuk bisa kembali beraktivitas bisa kembali masuk ke produk-produk perekonomian,” ujar Yusuf.
Baca juga: Sri Mulyani alokasikan Rp1,2 triliun untuk TNI dan Polri bantu PKL
Lebih lanjut ia menyampaikan kendati tantangan ekonomi pada 2022 akan cukup moderat karena pemerintah menargetkan perekonomian sudah jauh lebih baik, bantuan dari pemerintah tetap menjadi esensial.
Di satu sisi, pemerintah dari secara makro, lanjut Yusuf, menargetkan konsolidasi fiskal mulai dilakukan di tahun depan. Anggaran untuk program belanja juga sudah mulai ditarik secara bertahap seperti anggaran untuk beberapa program bantuan sosial.
“Harapannya penarikan ini juga perlu dilakukan secara terukur karena sekali lagi bahwa optimisme terkiat pemulihan ekonomi juga harus dilakukan secara hati-hati jangan sampai kemudian bantuannya yang kemudian ditarik ini justru terkena dari masyarakat yang masih membutuhkan bantuan tersebut,” jelas dia.
Yusuf juga menekankan bahwa ketepatan data dan evaluasi penyaluran khususnya dari dana PEN perlu ditingkatkan. Selain juga koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menyalurkan berbagai bantuan kepada masyarakat agar tepat sasaran.
Pewarta: Kuntum Khaira Riswan
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2021
