“Pajak-pajak besar, seperti pajak penghasilan (PPh) dan pajak pertambahan nilai (PPN) belum dilihat sebagai bagian untuk memperkuat desentralisasi fiskal dan otonomi daerah,” kata Direktur Eksekutif KPPOD Armand Suparman saat menjadi narasumber dalam dialog bertema “Desentralisasi Fiskal & RUU Hubungan Pusat dan Daerah” pada Senin, berdasarkan keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa.
Meskipun RUU tersebut melakukan simplifikasi jumlah pajak, lanjut Armand, revisi atas UU Pajak dan Retribusi itu masih menyasar pajak-pajak yang selama ini tidak terlalu berdampak besar terhadap pendapatan asli daerah (PAD).
Baca juga: Kepala BK DPR: Keputusan RUU HKPD akan diambil dalam waktu dekat
Selain Armand Suparman, diskusi itu turut dihadiri beberapa narasumber lain, seperti Kepala Badan Keahlian DPR RI Inosentius Samsul, Ketua Komite Perpajakan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Siddhi Widyaprathama, dan sambutan oleh Wakil Ketua Umum DPN Apindo Suryadi Sasmita.
Menurut Inosentius, RUU HKPD mengandung beberapa perubahan, seperti nomenklatur hingga tarif dalam perubahan pajak alat berat. Pajak bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB), dan pajak hiburan.
“RUU HKPD merupakan reformasi regulasi yang masih berlanjut dengan tujuan menyatukan benang merah terhadap regulasi selama ini,” jelasnya.
Sementara itu dalam sambutannya, Suryadi Sasmita mengemukakan perizinan yang dikeluarkan untuk pengusaha di daerah masih terbilang sulit.
Baca juga: KPPOD: RUU HKPD belum optimal lakukan terobosan untuk otonomi daerah
“Otonomi daerah yang diberikan selama ini belum dapat menarik investor lebih banyak. Selain itu, masih banyak perda bermasalah di daerah sehingga masing-masing pemda diharapkan bersatu untuk dapat meningkatkan investor, baik dalam dan luar negeri,” ungkap Suryadi.
Di sisi lain, Siddhi Widyaprathama menambahkan masih banyak keluhan pengusaha terkait aturan yang berbeda di setiap daerah. Contohnya, terkait pajak film bioskop di Jakarta yang mengenakan tarif 10 persen, di Kabupaten Bantul (DIY) 30 persen, dan beberapa daerah lainnya sebesar 20 persen. Dengan demikian, ada penambahan beban administrasi bagi dunia usaha.
Baca juga: KPPOD apresiasi langkah pemerintah merevisi UU 28/2009 dan UU 33/2004
Untuk itu, ia berharap penentuan tarif pajak dan retribusi daerah sepatutnya berbasis kajian, melibatkan stakeholder, dan menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan (UU Cipta Kerja atau putusan Mahkamah Konstitusi) sehingga dapat meningkatkan sistem investasi dan kemudahan berusaha.
RUU HKPD, lanjutnya, perlu mendorong administrasi pajak dan retribusi daerah yang efektif dan efisien, seperti digitalisasi pelayanan perpajakan. Pada tataran tindak lanjut di daerah, RUU HKPD perlu menjamin proses perancangan peraturan daerah yang akuntabel dan mendorong terbitnya perda berdaya saing.
Pewarta: Tri Meilani Ameliya
Editor: Herry Soebanto
Copyright © ANTARA 2021
