"Komisi IX DPR RI bersama Kementerian Kesehatan telah merumuskan pembebasan biaya persalinan bagi masyarakat Indonesia. Jadi siapa pun yang akan melahirkan tidak perlu khawatir lagi untuk membayar biaya persalinan," kata Karolin di Sungai Raya, Minggu.
Menurutnya, untuk program biaya persalinan tersebut pemerintah pusat menganggarkan dana sebesar Rp1,2 triliun dari APBN 2011, dan setiap kabupaten/kota akan mendapatkan alokasi Rp2 miliar untuk pembebasan biaya persalinan itu.
Ia melanjutkan, petunjuk teknis tentang program tersebut baru saja dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan sehingga Dinas Kesehatan di setiap kabupaten/kota diharapkan bisa proaktif untuk mencari informasi tersebut agar penerapannya bisa segera dilakukan.
Selain itu, Karolin juga berharap pemerintah kabupaten/kota bisa segera mensosialisasikan hal tersebut kepada masyarakat agar program itu bisa diketahui secara luas.
"Selama ini biaya persalinan selalu menjadi beban berat bagi masyarakat. Dengan adanya program ini, diharapkan tidak ada lagi masyarakat yang terbebani dan siapa saja bisa melahirkan tanpa memikirkan biaya persalinan," ucapnya.
Dia menjelaskan, untuk sistem penggratisan biaya persalinan itu, setiap masyarakat bisa mendapatkannya tanpa melakukan pendaftaran.
Secara teknis, jika ada masyarakat yang akan melahirkan bisa di mana saja apakah di Rumah Sakit kelas III, Puskesmas serta bidan dan tempat persalinan swasta.
Ia melanjutkan, nantinya pihak rumah sakit, tempat persalinan dan bidan yang akan mengajukan klaim biaya persalinan kepada pemerintah daerah.
"Penggratisan itu juga berlaku untuk persalinan dengan operasi. Bahkan setelah melahirkan, penggratisan juga berlaku untuk program KB," katanya.
Karolin yang juga Ketua Taruna Merah Putih Kalimantan Barat mengatakan, penggratisan itu juga berlaku untuk semua kalangan.
"Jika masyarakat mampu juga ingin persalinannya gratis silakan saja, asalkan mau ditempatkan di rumah sakit kelas III. Kalau rumah sakit kelas mewah, jelas tidak bisa diberlakukan," tuturnya
Dia juga berharap penggratisan itu bisa benar-benar dimanfaatkan oleh masyarakat kurang mampu sehingga program itu efektif.
Sementara itu, Bupati Kubu Raya Muda Mahendrawan menyatakan menyambut baik program penggratisan biaya persalinan tersebut.
Menurutnya, dengan adanya program tersebut jelas akan meringankan beban masyarakat miskin yang akan melakukan persalinan.
"Selama ini biaya persalinan memang menjadi beban bagi masyarakat, khususnya bagi masyarakat menengah ke bawah," kata Muda.
Dia menyatakan akan segera mencari informasi lengkap dan mensosialisasikannya kepada masyarakat.
"Tentunya Dinas Kesehatan akan memaksimalkan program itu agar masyarakat benar-benar bisa memanfaatkannya," kata Muda.(*)
(T.T011/N005/A041)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2011
