karena sekarang ini seluruh bantuan sosial sudah berbasis NIKJakarta (ANTARA) - Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Bappenas Maliki meminta agar kelompok rentan harus segera dimasukkan ke dalam sistem administrasi pendudukan.
"Perluasan cakupan administrasi kependudukan sudah harus 100 persen di sekitar 2022 atau 2023. Jadi ini seharusnya kelompok rentan masuk, ini sebenarnya harus kita dorong karena sekarang ini seluruh bantuan sosial sudah berbasis NIK (Nomor Induk Kependudukan)," kata Maliki dalam diskusi publik "Pemanfaatan Data Adminduk untuk Pelayanan Dasar" yang dipantau di Jakarta, Senin.
Maliki menyebutkan masyarakat kelompok rentan yang menjadi sasaran tersebut terutama lansia yang hidup sendiri dan orang-orang difabel.
Ia menjanjikan tidak ada penundaan kelompok rentan mendapatkan bantuan sosial (bansos) salah satunya dengan cara segera mencatatkan data-data mereka ke dalam sistem administrasi kependudukan.
"Jadi jangan sampai kita tunda hak masyarakat kelompok rentan tersebut karena kita belum bisa memberi NIK (Nomor Induk Kependudukan) kepada mereka, atau tidak memadankan satu data ke data lain dan kita 'refers' ke sistem administrasi data kependudukan," imbuhnya.
Lebih jauh lagi, di beberapa daerah dengan sistem pendataan kependudukan yang lebih baik seperti Sumbawa dan Pacitan, pemerintah juga bisa mengembangkan sistem administrasi kependudukan yang memungkinkan musyawarah desa mencabut rujukan bantuan sosial bagi warga yang tidak berhak menerimanya.
"Dalam hal ini, Puskesos (Pusat Kesejahteraan Sosial, SLRT (Sistem Layanan dan Rjukan Terpadu), dan pendamping sosial seharusnya bisa memverifikasi kondisi sosial ekonomi yang lebih dinamis. Jadi kita akan memutakhirkan kondisi sosial ekonomi dengan lebih rutin," ucapnya.
Menurutnya, sistem data kependudukan di daerah memerlukan tata kelola yang baik, yang tercermin dari koordinasi yang baik antar kementerian dan lembaga terkait. Di samping itu, juga diperlukan pendanaan yang berkelanjutan.
"Kalau kita lihat masyarakat sudah hampir semua masuk ke dalam sistem administrasi kependudukan tinggal bagaimana kita 'looking forward' ke rujukan, graduasi, dan interoperabilitas data antar sektor yang akan sangat berpengaruh kepada peran pemerintah di kabupaten dan kota," ucapnya.
Baca juga: Pemerintah permudah administrasi disabilitas penerima vaksin COVID-19
Baca juga: Bappenas dorong peningkatan kualitas administrasi kependudukan
Baca juga: Sudin Dukcapil Jaksel antisipasi gangguan layanan di musim hujan
Pewarta: Sanya Dinda Susanti
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2021
