Utang kredit itu menumpuk sejak sekitar 1979, dan ini jelas sangat menghambat laju perkembangan usaha para petaniJambi (ANTARA News) - Bupati Batanghari Abdul Fattah menyatakan, ribuan petani sawit dan karet di daerahnya terlilit utang di bank dalam jumlah milyaran rupiah akibat produksi panen yang tidak menentu.
Bupati Abdul Fattah menyampaikan hal itu di hadapan Wakil Presiden Boediono saat menghadiri acara dialog dengan ratusan petani karet di Dusun Rasau, Kelurahan Jembatan Emas, Kecamatan Pemayung, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi, Sabtu.
"Utang kredit itu menumpuk sejak sekitar 1979, dan ini jelas sangat menghambat laju perkembangan usaha para petani. Jumlahnya mencapai Rp6,4 miliar, dan angka petani yang terlilit utang terhitung sebanyak 4.168 kepala keluarga (KK)," ujar Fattah.
Sementara untuk pola PIR khusus dan PIR trans, sisa utang petani sejak awal dimulai program tersebut mencapai Rp25 miliar, dengan 3.330 KK petani yang dilibatkan, katanya.
Beberapa petani yang berdialog langsung dengan Wapres sempat mengusulkan agar sisa utang mereka tersebut dapat dihapuskan.
Seiring dengan penghapusan itu, petani juga mengharapkan sertifikat tanah mereka yang sempat dipakai agunan untuk mendapatkan kredit, dapat dikembalikan.
Dengan demikian, kata petani, sertifikat itu nantinya dapat dijadikan agunan untuk skem kredit pengembangan energi nabati dan revilatisasi pertanian.
Pada pemaparannya, Bupati Abdul Fattah menjelaskan, Kabupaten Batanghari memiliki areal tanaman karet yang dikembangkan melalui PIR khusus, PIR tran dan proyek UPT seperti proyek rehabilitasi yang dimulai sejak tahun 1979 pada lahan seluas 29.336 hektare.
"Dilihat dari sisi teknis saat ini, kebun karet atau sawit tersebut sudah tidak layak lagi karena sudah melampaui usia produksi, sehingga produktivitasnya rendah bahkan tidak bernilai ekonomis lagi, bahkan banyak tanaman yang sudah mati," katanya.
Menanggapi hal tersebut, Wapres Boediono mengatakan, sisa kredit para petani tidak bisa dihapuskan, mengingat itu sudah menjadi perjanjian antara petani sebagai debitur kepada pihak bank.
"Tetapi kondisi ini bisa menjadi dasar dan contoh agar pihak bank bisa memberikan kebijakan khusus, khususnya kepada petani dalam memberikan kredit lunak," ujarnya.
Wapres juga mengimbau agar pihak bank khususnya bank-bank pemberi kredit petani, bisa meninjau kembali sistem pencairan serta agunan yang harus dipenuhi petani agar tidak memberatkan.
Pada kegiatan tersebut, Wapres bersama Ny Herawati Boediono, tampak didampingi Menteri Pertanian Suswono, Mendagri Gamawan Fauzi, Menkes Endang Rahayu Sedyaningsih, Wakil Menteri Pekerjaan Umum Hermanto serta Gubernur Jambi Hasan Basri Agus dan jajarannya.(T.KR-BS)
(KR-BS/P004)
Editor: Aditia Maruli Radja
Copyright © ANTARA 2011
