Jakarta (ANTARA News) - Wacana pembatasan pencalonan Presiden hanya dua kali baik bagi yang memenangkan Pemilihan Presiden (Pilpres) maupun yang kalah semakin menguat.

Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso di Gedung DPR di Senayan Jakarta, Selasa, mengganggap hal tersebut sebagai suatu yang positif. Dirinya pun menganjurkan untuk dilakukan uji sahih terhadap wacana tersebut.

"Saya agak terkejut juga membaca ada yang melontarkan ide tersebut, namun sebagai wacana hal itu menarik karena apakah yang menang saja perlu dibatasi, sementara yang kalah boleh ikut berkali-kali?," katanya.

"Saya sepakat juga dengan analogi pendidikan dimana rakyat juga dibatasi harus di drop out kalau tidak lulus dua kali. Masuk UMPTN saja dibatasi tiga kali. Kalau perlu pembatasan ini juga dilakukan sampai ketingkat kabupaten/kota" tegasnya.

Priyo mengaku belum pernah melihat rujukan di negara manapun seseorang dibatasi untuk mencalonkan diri.

"Selama ini rujukan yang kita miliki itu hanya pembatasan terhadap kekuasaan presiden saja untuk maksimal dua kali masa jabatan. Untuk pembatasan capres memang belum ada," katanya.

Ditanyakan bahwa rujukan tidak ada karena memang tidak ada di negara lain, capres yang sudah kalah terlebih sampai dua kali mau maju lagi untuk yang ketigakalinya, Priyo pun hanya tersenyum termasuk ketika ditanyakan bahwa hal itu akan membuka peluang dirinya juga kelak untuk menjadi capres.

"Saya rasa Ibu Megawati tidak akan maju lagi dalam Pilpres 2014 nanti. Kalaupun mau maju tidak perlu lah kita larang, toh rakyat nanti yang akan menentukan," katanya.

Yang perlu dibatasi jelasnya lagi dalam pencapresan adalah kriteria umum dan pendidikan. Untuk umur harus ditetapkan paling muda berapa dan paling tua berapa, sementara untuk pendidikan syarat dan jenjang pendidikan juga perlu.

"Saya setuju jika umur minimal dan maksimal dibatasi, juga pendidikan," katanya.

Sementara itu, Anggota DPD dari Kaltim Sofwat Hadi pun mendukung pembatasan pencalonan presiden dua kali baik bagi pemenang maupun bagi yang kalah.

Menurut dia, banyak anak bangsa yang sebenarnya berpotensi namun tidak bisa maju karena pencapresan selalu saja didominasi oleh muka-muka lama.

"Saya sepakat dengan pembatasan tersebut. Logikanya yang menang saja artinya yang diinginkan rakyat saja dibatasi, masa yang kalah atau yang selama ini kurang diinginkan rakyat bisa berkali-kali. Ini saya rasa tidak adil juga," katanya.

Dia juga setuju bahwa pembatasan capres ini penting juga bagi regenerasi kepemimpinan.

Tanpa pembatasan menurutnya maka minat orang untuk menjadi pemimpin atau terjun ke dunia politik bisa saja berkurang karena sadar bahwa hal itu tidak bisa mereka capai jika tidak memiliki hubungan dinasti dengan elit-elit partai.

"Ini juga penting bagi regenerasi kepemimpinan. Dengan aturan ini maka ada jaminan bagi generasi penerus mendapatkan kesempatan, tidak seperti saat ini yang meskipun dikatakan demokratis, namun pada kenyataannya yang berpeluang hanyalah pucuk pimpinan partai saja. Dengan aturan ini partai, parlemen dan pemerintahan akan berjalan lebih sehat," katanya.(*)

(T. S023/S019)

Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2011