"Ada 37 instansi yang bertanggungjawab terhadap wilayah perbatasan. Semua ada anggarannya untuk daerah perbatasan, tapi daerah perbatasan masih terbelakang," kata Hajriyanto di Gedung DPR/MPR/DPD RI di Senayan Jakarta, Jumat.
Hajriyanto menyatakan hal itu saat menerima delegasi Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI). Delegasi PB HMI yang hadir diantaranya Basri Dodo (sekretaris jendera) dan Agus Hilman (ketua bidang partisipasi pembangunan nasional).
Oleh karena itu, menurut dia, sekarang dibentuk Badan Pengelola Wilayah Perbatasan.
Ia mengemukakan, MPR untuk membangun karakter bangsa tidak bisa menjangkau semua lapisan masyarakat, juga di daerah perbatasan. Pada waktu lalu, ada badan khusus seperti BP7, tapi sekarang sudah dihapus. Sosialisasi Empat Pilar dilakukan seluruh anggota MPR pada masa reses di daerah pemilihan (dapil) masing-masing.
"Dalam pertemuan dengan Presiden pada 13 April ini, kami akan mengusulkan perlunya lembaga yang khusus melakukan pendidikan karakter ini," ujar Hajriyanto.
PB HMI merencanakan Program Gerakan Garda Nusantara, yaitu program memasyarakatkan Empat Pilar di daerah perbatasan, khususnya kepada generasi muda.
Dengan program ini, PB HMI mengharapkan dapat terbangun benteng nasionalisme para pemuda di perbatasan.
Menurut Basri Dodo, Program Garda Nusantara akan dideklarasikan di Jakarta. Selanjutnya program ini dilaksanakan di lima titik perbatasan. Bentuk program ini memberikan training atau pelatihan kepada para pemuda di perbatasan. "Sebab ada krisis identitas atau krisis nasionalisme di daerah perbatasan," ujarnya.
Setelah mendapatkan pelatihan, para pemuda membuat posko Masyarakat Garda Nusantara (MGN). Basri Dodo mengatakan, program ini berkelanjutan dengan memberi pelatihan pada tingkat basic, intermediate dan advance. "Program ini bisa disinergikan dengan MPR," ujarnya.
Pengurus baru PB HMI baru dilantik pada Desember 2010. Pada Januari 2011, PB HMI melakukan rapat kerja nasional untuk menetapkan program-program yang dilakukan organisasi. Beberapa program lainnya adalah Madrasah Demokrasi, workshop UU bidang politik.
"Kita sedang merajut kerja sama dengan beberapa lembaga negara," kata Basri Dodo.
(T.S023/E001)
Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2011
