"Saya berharap kepada dewan untuk dapat memperjuangkan alat `technosecurity` dalam upaya menjaga keamanan Bali," kata Mangku Pastika ketika menerima rombongan Komisi III DPR RI di Denpasar, Senin malam.
Ia mengatakan, Bali sebagai gerbang pintu pariwisata Indonesia seharusnya sudah memiliki alat canggih untuk mendeteksi barang-barang berbahaya, seperti jenis narkoba maupun bahan peledak.
"Alat ini sangat penting untuk menjaga keamanan, terutama di pintu masuk Bali lewat darat, yaitu di Pelabuhan Gilimanuk (Jembrana), Padangbai (Karangasem) dan Pelabuhan Benoa (Denpasar)," katanya.
Dia mengatakan alat tersebut diperlukan mengingat ketiga pintu gerbang masuk Bali lewat darat ini sangat rawan dengan benda-benda selundupan tersebut. Memang kalau dari pengamanan kepolisian semua sudah terlatih dan tangguh, tetapi alat teknologi keamanan hingga saat ini belum memiliki.
"Saya akui dari personil keamanan sudah tangguh dan terlatih, tapi sangat diperlukan juga ketersediaan alat yang lebih canggih. Untuk membeli alat ini dari anggaran APBD rasanya tidak memungkinkan, sebab harganya cukup mahal. Karena itu saya mohon bisa menganggarkan dari APBN," kata mantan Kapolda Bali ini.
Mangku Pastika pada kesempatan itu juga mengemukakan, bahwa keberadaan Lembaga Pemasyarakatan Kerobokan, Kota Denpasar hampir 52 persen diisi oleh narapidana kasus narkoba baik warga Indonesia maupun asing.
"Keberadaan LP Kerobokan tersebut sangat sesak sekali, karena bangunan dengan daya tampungnya sudah melebihi kapasitas. Semestinya untuk kapasitas 300 orang terpaksa diisi 750 orang. Permasalahan ini ke depannya harus dipikirkan bersama," ucapnya.
Dari jumlah penghuni LP tersebut, kata dia, sisanya sebagian besar juga ada kaitannya atau berhubungan dengan kasus narkoba tersebut.
"Saya akui sektor pariwisata sangat rentan dengan berbagai permasalahan salah satunya kasus narkoba, karena itu diperlukan sarana dan prasarana yang memadai untuk menekan tindak kejahatan tersebut," ujar Mangku Pastika.
Pimpinan rombongan Komisi III DPR RI Fahri Hamzah mengharapkan ada masukan seperti ini, karena dengan masukan tersebut nantinya akan dijadikan agenda pembahasan dalam rapat dewan.
"Kami mengharapkan adanya masukan ini dari daerah, sehingga nantinya dalam rapat komisi III yang membidangi pertahanan dan keamanan, agama serta hukum memiliki data yang lebih akurasi tentang permasalahan dan kebutuhan daerah yang menjadi kendala, khususnya Bali," kata politisi PKS itu.
Oleh karena itu, menurut dia, waktu reses dewan dimanfaatkan untuk menyerap aspirasi rakyat maupun usulan dari daerah terkait dengan bidang di komisi III tersebut.
"Kesempatan ini kami gunakan sebaik-baiknya untuk mendapat menyerap aspirasi rakyat, termasuk kebutuhan daerah yang selama ini belum terealisasi," ujarnya.
Rombongan dari Komisi III DPR RI tersebut antara lain Aziz Syamsuddin dan Ruhut Sitompul. Sedangkan dari Pemprov Bali yaitu Kepala Badan Kesbangpol Nyoman Silanawa, Asisten I Sekda Pemprov Bali Gusti Made Sunendra, Kabiro Humas dan Protokol Putu Suardhika serta dari tokoh desa adat dan tokoh agama. (I020/A033/K004)
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2011
