"Sedang kita pelajari sesuai perintah Presiden," kata Mustafa di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan Jakarta, Rabu.
Ia menyebutkan, Presiden meminta adanya kajian terhadap bank infrastruktur apakah perlu dibentuk bank baru atau memanfaatkan bank BUMN yang sudah ada dan sekarang fokus pada pembiayaan infrastruktur.
Sementara itu Direktur Utama Bank Rakyat Indonesia (BRI) Sofyan Basir mengatakan pihaknya menyerahkan keputusan terkait wacana tersebut kepada Kementerian BUMN.
"Saya belum tahu, bukan kapasitas saya, biar Pak Menteri nanti. Bank BUMN pokoknya mendukung sepenuhnya. Hari ini pun kita sudah bisa mendukung infrastruktur, sudah ada. Kalau mau percepatan dibagi porsinya saja," katanya.
Para pengusaha meminta pemerintah mendukung pendanaan jangka panjang dengan bunga yang relatif rendah untuk pembangunan infrastruktur. Salah satu langkah konkritnya adalah dengan mempercepat pendirian Bank Pembangunan Indonesia.
Ketua Umum Kadin, Suryo Bambang Sulistio mengaku sedang menyiapkan konsep bank tersebut. Rencananya, konsep tersebut akan diserahkan ke pemerintah dalam waktu dekat.
Selain itu, Kadin meminta pemerintah mendorong dan mengarahkan agar investor institusi dalam negeri seperti lembaga-lembaga asuransi, pengelola dana pensiun dan jaminan sosial mendukung pendanaan proyek infrastruktur. Kadin juga mendesak ada alternatif pembiayaan lain seperti surat utang khusus bagi proyek infrastruktur.
"Dunia usaha memerlukan paradigma baru dalam kebijakan perpajakan yang tidak semata-mata tujuannya adalah meningkatkan penerimaan negara namun juga memiliki misi development, khususnya dalam pembangunan infrastruktur," kata Bambang.(*)
(T.A039/S006)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2011
