"Kami menolak tegas rencana relokasi ini, karena selama ini kami tidak pernah diajak bicara oleh pemerintah, namun tiba-tiba kami dikejutkan dengan rencana relokasi ini," kata koordinator aksi Baruno.
Menurut dia, jika pengambilan kebijakan relokasi tersebut sepihak, maka sama dengan artinya menempatkan warga sebagai objek saja tanpa ada sedikitpun aspirasi dari warga.
"Karena kami sama sekali tidak pernah diajak bicara dan mereka juga tidak mau tahu apa sebenarnya yang kami inginkan, maka dengan tegas kami tidak akan menerima kebijakan relokasi itu," katanya.
Ia mengatakan, penolakan lahan milik warga yang akan dijadikan sebagai hutan lindung juga dilakukan warga Dusun Kalitengah Lor, Kalitengah Kidul dan Srunen di Desa Glagaharjo karena hanya menjadi petani dan peternak.
"Karena kami meminta anggota DPRD Sleman untuk memperhatikan nasib warga dan dilibatkan dalam kebijakan terkait sehingga bisa menghasilkan kebijan yang tepat," katanya.
Baruno mengatakan, warga Kaliadem di Desa Kepuharjo, Kecamatan Cangkringan memang wajar jika minta relokasi karena mereka terkena dampak erupsi Merapi secara langsung dan lahan mereka hancur total.
"Tapi kondisinya berbeda dengan dusun kami yang tidak terkena dampak langsung, seharusnya ada dialog dulu dengan warga yang tinggal di lereng Merapi," katanya.
Ia mengatakan, sebenarnya warga lereng Gunung Merapi selama ini telah sadar akan bencana erupsi maupun awan panas.
"Masyarakat sudah sadar bencana, dan mereka akan selalu siap mengungsi jika ada tanda-tanda erupsi," katanya.
(*)
Editor: AA Ariwibowo
Copyright © ANTARA 2011
