Aksi buruh, lalu lintas Jalan Merdeka Selatan tersendat

Aksi buruh, lalu lintas Jalan Merdeka Selatan tersendat

Buruh dari Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) berkumpul di depan Gedung Balaikota DKI Jakarta, Jalan Merdeka Selatan, Senin (29/11/2021). ANTARA/Mentari Dwi Dayati.

Saat ini belum ada (jalan) yang dialihkan. Situasional saja
Jakarta (ANTARA) - Lalu lintas di Jalan Merdeka Selatan Jakarta Pusat agak tersendat, terutama ketika mendekati Gedung Balai Kota DKI karena ratusan buruh dari berbagai elemen telah berkumpul di depan gedung itu untuk menyampaikan tuntutan terkait upah minimum provinsi (UMP) 2022.

ANTARA melaporkan, di Jakarta, Senin, sekitar pukul 11.00 WIB, kendaraan roda dua dan empat berjalan merayap ketika mendekat di depan Gedung Balai Kota DKI.

Selain dipenuhi oleh massa, setengah ruas jalan juga digunakan sebagai lahan parkir kendaraan motor peserta aksi.

Satlantas Polres Metro Jakarta Pusat sementara ini belum melakukan penutupan Jalan Merdeka Selatan. Pengalihan jalan dilakukan secara situasional jika jumlah massa semakin bertambah.

"Saat ini belum ada (jalan) yang dialihkan. Situasional saja. Rencana aksi kan hanya di depan Balai Kota," kata Kasatlantas Polres Metro Jakarta Pusat Kompol Purwanta saat dikonfirmasi.

Baca juga: Buruh dan mahasiswa kembali gelar aksi tuntut kenaikan UMP 10 persen

Sementara itu, para peserta aksi dari Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) sudah berkumpul sejak pukul 10.30 WIB.

"Kita berdoa bersama mudah-mudahan mendapatkan hasil agar kenaikan UMP DKI Jakarta bukan lagi Rp37 ribu atau 1,09 persen tetapi naik 10 persen," kata salah satu anggota FSPMI di atas mobil komando.

Massa pun menyalakan suar (flare) sambil menyanyikan lagu serta menyampaikan tuntutannya.

Aksi ini merupakan kelanjutan dari unjuk rasa sebelumnya pada Kamis (25/11).

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia Said Iqbal memberikan ultimatum kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, untuk segera mencabut Surat Keterangan (SK) Gubernur tentang Penetapan UMP DKI Jakarta Tahun 2022.

Baca juga: Aksi buruh, polisi rekayasa lalu lintas situasional di Balai Kota

"Kami meminta secara tegas kepada Pak Anies dalam 3x24 jam, kami buruh DKI meminta Gubernur mencabut SK Gubernur tentang UMP yang telah dikeluarkan," kata Said di Balaikota DKI Jakarta, Kamis (25/11).

Dalam tuntutannya, mereka menilai penetapan UMP 2022 itu tidak memperhitungkan kondisi ekonomi dan inflasi.

Penetapan UMP DKI Jakarta tahun 2022 dinilai sangat sedikit, yakni Rp4.452.724, jika dibandingkan tahun 2021 sebesar Rp4.416.186.

Pewarta: Mentari Dwi Gayati
Editor: Edy Sujatmiko
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Buruh se-Jabodetabek sampaikan 4 tuntutan kepada DPR

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar