Telaah

Dilema diplomasi digital

Oleh Jafar M Sidik

Dilema diplomasi digital

Presiden Rusia Vladimir Putin dan para pemimpin dunia lainnya termasuk Presiden Joko Widodo ambil bagian dalam konferensi video untuk KTT G20 edisi 2020 di Novo-Ogaryovo di luar kota Moskow, Rusia, 21 November 2020. (via REUTERS/SPUTNIK)

Internet dan diplomasi itu bertautan, namun memiliki karakteristik berbeda dalam hal bagaimana informasi dipandang
Jakarta (ANTARA) - "Terlepas dari semua nilainya, diplomasi digital belum dapat menggantikan diplomasi tatap muka, tetapi diplomasi digital tetap ada dan kebutuhannya akan terus meningkat."

Kalimat itu disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi saat membuka International Conference on Digital Diplomacy (ICDD) 2021 yang digelar virtual Selasa 16 November lalu.

Retno tentu saja bukan orang yang alergi dengan perubahan dan lingkungan digital. Justru, seperti semua diplomat di mana pun, dia berusaha merangkul perkembangan terbaru di dunia, termasuk cara mengelola kemanfaatan Internet dan aspek digital apa pun dari era di mana Internet diperuntukkan bagi segalanya atau internet of things.

Internet dan diplomasi itu bertautan, namun memiliki karakteristik berbeda dalam hal bagaimana informasi dipandang.

Sejak awal kehadirannya Internet menuntut transparansi total, sebaliknya tak semua hal dalam diplomasi terbuka untuk konsumsi publik karena diplomasi adalah juga alat melalui mana kesepakatan-kesepakatan di belakang layar dibuat.

Retno Marsudi bahkan mengatakan "dalam platform daring, sejak awal harus ada transparansi dan kesepakatan tentang siapa saja yang hadir, jenis data pribadi apa yang dikumpulkan, dan apakah interaksi akan direkam. Hal ini sangat penting jika menyangkut pertemuan rahasia atau diskusi tentang hal-hal yang sulit."

Dalam realitas politik internasional dan proses kebijakan luar negeri sebuah negara, pasti ada hal yang tak harus dibagi dahulu dengan publik sebelum segalanya pasti dan sudah tertata. Untuk itu diplomasi tak bisa diperlakukan seperti tuntutan transparansi total yang menjadi semangat di balik kelahiran Internet.

Ini karena sekalipun era sekarang menuntut segalanya terbuka dan transparan, tetap saja ada pertemuan dan diskusi yang tak boleh dibuka untuk publik, sebelum dikelola dan ditata oleh diplomat dan pemimpin nasional agar sampai kepada masyarakat dalam bentuk yang tidak menciptakan kegamangan.

Namun tak bisa dipungkiri Internet memang telah mengubah praktik diplomasi dan hubungan internasional. Pertama, membuat suara dan kepentingan yang terlibat dalam pembuatan kebijakan internasional menjadi kian besar dan kian banyak. Dan ini memperumit proses pengambilan keputusan internasional yang dalam perkembangannya bisa menggerus kewenangan eksklusif negara.

Kedua, mempercepat penyebaran informasi mengenai masalah-masalah atau peristiwa-peristiwa apa pun, entah itu akurat atau tidak, yang pada akhirnya berdampak kepada akibat dan cara informasi itu diperlakukan.

Ketiga, membuat tugas-tugas diplomatik disampaikan lebih cepat dan lebih menghemat biaya, baik itu dalam rangka melayani masyarakat, pemerintah, maupun negara-negara lain.

Ketiga aspek ini memberi dampak positif dan negatif, tergantung bagaimana Internet dipandang oleh pelaku diplomasi. Artinya, tak bisa seratus persen dianggap baik dan tak bisa dianggap seratus persen buruk.

Dua sisi mata uang Internet dalam kaitannya dengan diplomasi dan hubungan internasional seperti ini pernah digambarkan dengan akurat oleh penulis internasional terkemuka Thomas L. Friedman yang kerap menjadi rujukan politisi dunia, dalam buku "The World is Flat" pada 2005.


Baca juga: Menlu Retno: Pemanfaatan diplomasi digital terus meningkat
Baca juga: Konferensi diplomasi digital ICDD hasilkan 'Bali Message'




Selanjutnya: Lingkungan digital terpercaya
 

Oleh Jafar M Sidik
COPYRIGHT © ANTARA 2021

G-20 dan Indonesia

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar