Menkop minta rantai pasok jadi skema pembiayaan bank kepada UMKM

Menkop minta rantai pasok jadi skema pembiayaan bank kepada UMKM

Menteri Koperasi dan UMK Teten Masduki. ANTARA/Ruth Intan Sozometa Kanafi/aa.

(Misalnya), kemitraan UMKM dengan usaha besar di mana UMKM dapat berperan baik sebagai pemasok, distributor, mitra, dan lainnya
Jakarta (ANTARA) - Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki meminta pendekatan kredit secara rantai pasok dapat menjadi salah satu skema pembiayaan kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Hal ini sejalan dengan penerbitan ketentuan Bank Indonesia (BI) yang mendukung akses pembiayaan perbankan terhadap UMKM.

“(Misalnya), kemitraan UMKM dengan usaha besar di mana UMKM dapat berperan baik sebagai pemasok, distributor, mitra, dan lainnya,” ujar Teten dalam keterangan pers di Jakarta, Rabu.

Ia mengakui kemitraan sebagai salah satu pendekatan UMKM terhubung dengan rantai pasok masih relatif rendah karena hanya sekitar 93 persen UKM belum menjalin kemitraan.

Beberapa inisiatif untuk mendorong kemitraan dikatakan telah dilakukan, seperti program piloting Kementerian Koperasi dan UKM dengan Kementerian BUMN, juga dengan Kementerian Perindustrian melalui kegiatan temu usaha UKM dengan enam BUMN.

Kemudian, mengalokasikan produk UMKM dalam program bela pengadaan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan e-katalog, lalu PaDi atau platform digital untuk mempertemukan UMKM dengan BUMN dalam rangka menjalin peluang UMKM mendapatkan transaksi dan memperoleh pembiayaan.

"Serta alokasi penyediaan area publik untuk UMK bersama PT Angkasa Pura, PT KAI (Kereta Api Indonesia), PT ASDP Indonesia Ferry, dan PT Pelindo," ujar Menkop.

Per Oktober 2021, pembiayaan perbankan kepada UMKM disebut telah menunjukkan perkembangan positif dengan bertumbuh 2,97 persen (yoy) meskipun pangsa relatif stabil pada kisaran 19 persen dan total kredit perbankan sebanyak 19,74 persen.

Lebih lanjut Teten juga mengatakan Bank Pembangunan Daerah (BPD) dapat berperan menyalurkan kredit kepada UMKM di wilayah operasi BPD dengan mengoptimalkan kebijakan, peraturan, ekosistem pendukung yang telah ada sebagai upaya meningkatkan pemberdayaan UMKM.

Penyaluran kredit BPD secara keseluruhan didominasi untuk kredit konsumsi sebesar 70 persen, sedangkan kredit modal kerja sebesar 18 persen dan kredit investasi sebesar 12 persen per Agustus 2021.

Berdasarkan sektor usaha, penyaluran terbesar diberikan untuk sektor perdagangan 26,44 persen lalu diikuti sektor konstruksi 25,28 persen.

Adapun penyaluran kredit untuk UMKM oleh BPD memiliki tren meningkat dan baki debet (besaran sisa pokok pinjaman dalam periode tertentu) per Agustus 2021 mencapai Rp74,1 triliun atau 14,77 persen dari total kredit BPD senilai Rp501,6 triliun.

Penyaluran terbesar diberikan untuk usaha kecil sebesar Rp34,1 triliun atau 46,06 persen, diikuti usaha menengah Rp23,9 triliun atau 32,23 persen, dan usaha mikro Rp16,1 triliun atau 21,70 persen.

Teten melanjutkan, penyaluran KUR BPD sampai dengan Oktober 2021 telah terealisasi sebesar Rp10,1 triliun. Mayoritas untuk KUR usaha kecil sebesar Rp8,56 triliun, sedangkan untuk KUR mikro sebesar Rp1,47 triliun, dan KUR super mikro sebesar Rp87,7 miliar.

"Oleh karena itu, saya berharap BPD mendukung penuh UMKM naik kelas dan berkontribusi optimal dalam memajukan perekonomian dan pemulihan ekonomi nasional serta mensejahterakan masyarakat," kata Menkop.

Baca juga: Menkop Teten: UMKM minta restrukturisasi kredit diperpanjang
Baca juga: Holding ultra mikro dinilai dongkrak penyaluran kredit UMKM
Baca juga: Teten Masduki: Pembiayaan kredit UMKM baru 19,97 persen


Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Faisal Yunianto
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Menteri Teten sebut disrupsi digital paksa UMKM bertransformasi

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar