Semua pemerintah daerah hendaknya menjadikan tata kelola instrumen untuk memulihkan ekonomi pasapandemi.Jakarta (ANTARA) - Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Piter Abdullah mengatakan daerah di Indonesia yang bertata kelola baik cenderung akan lebih cepat memulihkan diri pascapandemi COVID-19, khususnya dalam mengokohkan kembali sektor ekonomi.
"Yang bisa dibentuk oleh pemerintah daerah itu adalah tata kelolanya," ujar Piter Abdullah saat menjadi narasumber webinar nasional bertajuk Daya Saing Berkelanjutan: Kunci Pemulihan Pascapandemi COVID-19 yang disiarkan langsung di kanal YouTube KPPOD Jakarta, dipantau dari Jakarta, Jumat.
Tata kelola yang baik, lanjut dia, dapat terwujud apabila pemerintah daerah terus berupaya memastikan isi kebijakan, desain kelembagaan, dan kinerja birokrasinya telah mampu menjawab kebutuhan layanan dari berbagai stakeholders.
Dalam webinar yang diselenggarakan oleh KPPOD dan Populi Center itu, dia juga mengimbau semua pemerintah daerah untuk menjadikan tata kelola pemerintahan sebagai instrumen utama untuk memulihkan diri pascapandemi, khususnya di bidang ekonomi yang paling terdampak pandemi COVID-19.
Dengan demikian, mereka pun dapat meningkatkan daya saing, baik di tataran nasional maupun global.
"Semua pemerintah daerah hendaknya menjadikan tata kelola sebagai instrumen untuk memulihkan ekonomi pasapandemi. Selanjutnya bersaing tidak hanya di tataran nasional, tetapi juga di tataran global," kata Piter.
Di samping itu, dia pun berharap pemerintah pusat dapat senantiasa menyuarakan dan mengupayakan perbaikan tata kelola di semua daerah dan seluruh bidang.
Ia mengutarakan bahwa perbaikan tata kelola tidak hanya berhenti pada slogan, tetapi harus benar-benar mewujudkannya dalam sistem pemerintahan di daerah.
Perbaikan tata kelola pemerintahan tersebut, menurut dia, tidak bisa dilepaskan dari perbaikan kualitas sumber daya manusia (SDM) di setiap daerah, terutama SDM di jajaran pemerintah daerah.
Baca juga: Mendagri sebut Papua contoh pemda yang salah susun RAPBD
Baca juga: KPK minta pemda replikasi tata kelola pendidikan Surabaya
Pewarta: Tri Meilani Ameliya
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2021
