"Jangan alergi dikritik, Bupati Mamuju harus membuka diri kepada siapa saja, dan berdialog dengan elemen sosial yang ada di daerah ini," kata Ketua Front Perjuangan Pemuda Indonesia Pimpinan Kota Mamuju, Nirwansyah, di Mamuju, Sabtu.
Ia mengatakan, banyak kritikan yang mengalir di media dari sejumlah elemen masyarakat sosial yang ditujukan kepada Bupati Mamuju, terkait kasus dugaan korupsi yang diduga dilakukannya.
"Itu wajar, karena bagaimanapun, demokrasi sudah sedang dibangun di daerah ini, khususnya penegakan supremasi hukum, jadi kalau ada nada-nada protes dari masyarakat terkait pemerintahan Bupati Mamuju yang dituding tidak bersih, itu harus diterima dengan lapang dada," katanya.
Menurut dia, kalau memannya Bupati Mamuju tidak merasa bersalah maka sebaiknya itu harus dijawabnya dan dijelaskan serta disampaikan ke publik, jangan dilawan karena itu bisa menjadi klimaks dan antipati dari masyarakat, bahwa Bupati Mamuju benar telah melakukan sebuah pelanggaran hukum.
Ia meminta, Bupati Mamuju tidak menyumbat demokrasi yang sedang hidup dimasyarakat dewasa ini, karena dalam kebijakannya, selama lima tahun terakhir juga menyampaikan bahwa dibawah pemerintahannya akan berusaha menciptakan pemerintah bersih dan berwibawa.
"Masyarakat selama ini sudah bosan dengan penguasa yang diktator, yang hanya hanya mengejar kepentingan pribadi, dan bersenang senang diatas penderitaan masyarakat, kalau Bupati Mamuju tidak mau disebut seperti itu maka pemerintahannya harus bersih dan serius melakukan pembangunan di daerah ini," katanya.
Hal senada dikatakan Ketua Laskar Anti Korupsi Indonesia, Azhari Rauf menurutnya, Bupati Mamuju harus menerima kritikan dari siapapun yang bersuara menyampaikan aspirasi masyarakat terkait penegakan hukum di daerah ini.
"Seharusnya pemerintah menerima kritikan itu sebagai evaluasi dan masukan untuk dijadikan sebagai cambuk untuk lebih membangun daerah ini, agar lebih baik dimasa mendatang, bukan menjadikan kritik itu sebagai sesuatu yang dapat melemahkan pemerintahannya,"katanya.
Ia mengatakan, saat ini adalah era reformasi, siapapun bebas menyampaikan pendapat, untuk memperbaiki daerah ini tidak bisa lagi disumbat seperti dijaman orde baru silam.
"Bupati Mamuju jangan sekali kali berbuat otoriter dengan menyumbat ruang kritisisme yang ada di masyarakat seperti dijaman orde baru, karena itu sudah lewat, kalau bupati tidak mau dikatakan sebagai seorang diktator," katanya. (MFH/Y006/K004)
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2011
