PM Kamboja: junta Myanmar berhak hadiri pertemuan ASEAN

PM Kamboja: junta Myanmar berhak hadiri pertemuan ASEAN

Perdana Menteri Kamboja Hun Sen (11/10/2018). ANTARA FOTO/ICom/AM IMF-WBG/Afriadi Hikmal/wsj/aa.

Myanmar adalah anggota keluarga ASEAN maka harus memiliki hak untuk menghadiri pertemuan
Phnom Penh (ANTARA) - Perdana Menteri Kamboja Hun Sen pada Senin mengatakan bahwa para pejabat junta Myanmar harus diundang ke pertemuan-pertemuan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN).

Hun Sen mengatakan bahwa dia berencana mengunjungi Myanmar untuk melakukan pembicaraan dengan penguasa militer negara itu.

Posisi Myanmar sebagai anggota dari 10 negara ASEAN telah menjadi sorotan akibat kudeta yang dilakukan pihak militer negara itu pada 1 Februari.


Baca juga: Pasukan keamanan Myanmar serang unjuk rasa di Yangon

Pemimpin junta militer Myanmar Min Aung Hlaing tidak diundang ke konferensi tingkat tinggi (KTT) tahunan para pemimpin ASEAN pada Oktober yang diselenggarakan oleh Brunei setelah para anggota ASEAN gagal mencapai sebuah konsensus.

Namun, Hun Sen menyarankan bahwa saat Kamboja menjadi tuan rumah pertemuan ASEAN pada 2022, semua 10 negara anggota blok regional itu akan memiliki perwakilan yang hadir dalam pertemuan.

"Myanmar adalah anggota keluarga ASEAN maka harus memiliki hak untuk menghadiri pertemuan," kata Hun Sen dalam komentarnya saat upacara peresmian sebuah proyek konstruksi yang didanai China.

Menteri luar negeri Myanmar yang ditunjuk militer akan mengunjungi Kamboja pada Selasa (7/12), dan Hun Sen mengatakan dalam sambutannya dia kemungkinan akan segera mengunjungi Myanmar.

Baca juga: PBB tak izinkan Taliban, junta Myanmar wakili negara mereka

"Kemungkinan besar saya akan mengunjungi Naypyitaw untuk bertemu dengan Jenderal Min Aung Hlaing untuk bekerja sama dengannya. Jika saya tidak bekerja sama dengan pimpinan, dengan siapa saya bisa bekerja?," ujar Hun Sen.

Hun Sen merujuk pada poin dalam Piagam ASEAN mengenai sikap untuk tidak ikut campur dalam urusan internal masing-masing, dan mengatakan: "Di bawah piagam ASEAN, tidak ada yang memiliki hak untuk mengusir negara anggota lain."

Myanmar berada dalam krisis sejak Min Aung Hlaing menggulingkan pemerintahan sipil yang dipimpin oleh peraih Nobel Aung San Suu Kyi pada 1 Februari.

Sumber: Reuters

Baca juga: China-Laos terhubung jalur kereta api 1.035 kilometer

Baca juga: Promosikan kesetaraan gender, ASEAN tunjuk 10 duta olahraga

Penerjemah: Yuni Arisandy Sinaga
Editor: Fardah Assegaf
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Menyeruput teh melati di puncak bukit Fuzhou

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar