Oleh karenanya, Abdul Azis meminta restrukturisasi organisasi pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI Jakarta yang menangani sektor transportasi tersebut.
Baca juga: Dishub evaluasi jam istirahat pengemudi TransJakarta
"Yang pertama adalah harus diadakan reorganisasi struktur dan harus ada penanggung jawab di bidang keselamatan. Itu yang pertama," kata Abdul Azis di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin.
Ia juga mengusulkan audit total terhadap seluruh armada TransJakarta yang terlibat kecelakaan dengan Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT), serta informasi terbaru dari audit tersebut untuk memudahkan rekomendasi selanjutnya.
Ketiga, Komisi B DPRD meminta TransJakarta meninjau ulang perusahaan operator yang tidak memenuhi Standar Pelayanan Minimum (SPM) dan menindak tegas jika melanggar aspek keselamatan.
Baca juga: Dishub tegaskan seluruh pengemudi TransJakarta disertifikasi BNSP
"Jangan ragu-ragu apabila ada operator yang tidak memenuhi SPM ini agar ditindak. Ini juga harus dipertanggungjawabkan ketiga rekomendasi ini dari Komisi B," ujar Azis.
Seperti diketahui, dalam kurun waktu 40 hari, setidaknya ada lima kecelakaan yang melibatkan layanan TransJakarta, yakni di Halte Cawang Jakarta Timur yang menyebabkan sopir dan penumpang bus TransJakarta meninggal dunia.
Selain di Cawang, juga ada insiden bus terbakar di Senen, Jakarta Pusat dan kecelakaan tunggal di Gandaria, Jakarta Selatan, serta terbaru pada Kamis pekan kemarin di depan Pusat Grosir Cililitan (PGC) dan kecelakaan tunggal di dekat Halte Bundaran Senayan Jakarta pada Jumat kemarin.
Baca juga: Dampak rentetan kecelakaan, TransJakarta non aktifkan 229 bus
Pewarta: Mentari Dwi Gayati
Editor: Taufik Ridwan
Copyright © ANTARA 2021
