Nurul Ghufron gembleng peserta Diklatpimnas II hindari praktik suap

Nurul Ghufron gembleng peserta Diklatpimnas II hindari praktik suap

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron. ANTARA/Benardy Ferdiansyah

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron menggembleng peserta Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Mahasiswa Tingkat Nasional (Diklatpimnas) II untuk membentuk karakter pemimpin masa depan yang menghindari praktik suap.

Hal tersebut dikatakan Ghufron saat mengisi pembekalan dalam agenda Diklatpimnas II Kementerian Agama digelar di Serang, Banten, Selasa yang mengusung tema "Rebranding Kepemimpinan Mahasiswa PTKI: Penguatan Literasi Keagamaan, Moderasi, dan Teknologi di Era Supremasi Digital".

Ghufron dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa mengungkapkan praktik suap menjadi kasus terbanyak yang ditangani lembaga antirasuah saat ini. Praktik suap ini, terjadi di semua lini birokrasi pemerintahan mulai dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten, provinsi hingga pusat, bahkan praktik ini menjamur ke semua kepentingan.

Baca juga: Ghufron: Berpendidikan tinggi seharusnya semakin tanamkan integritas

"Ini menunjukkan dunia ketatanegaraan kita saat ini dipenuhi suap dan suap. Mau menjadi kepala daerah, harus kasih suap. Jadi gubernur kasih amplop, mau minta perizinan buka usaha juga harus kasih suap,"  ujarnya.

Menurut dia, perilaku koruptif secara nyata meruntuhkan tujuan negara untuk mengupayakan keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia sehingga untuk mengikis budaya korupsi maka dibutuhkan integritas dalam diri individu terutama yang memegang kekuasaan.

"Adanya korupsi ini karena ada niat dan kesempatan, selain itu karena pejabat kita kekurangan integritas," ucap Ghufron.

Ghufron menyatakan hampir di semua jabatan publik kurang memiliki sumber daya manusia (SDM) yang berintegritas tinggi. Hal itu terlihat dari cara mereka mendapatkan posisi yang berorientasi pada keuntungan.

"Ketika seseorang itu membeli sebuah jabatan, ketika dia duduk, dia akan berupaya mengembalikan modal dan itu hampir terjadi di semua jabatan publik. Jabatan publik kita diisi orang yang rata-rata ketika duduk tidak memiliki integritas maka jangan berharap akan muncul integritas," ujar Ghufron.

Diklatpimnas II tersebut berlangsung pada 6-12 Desember 2021. Sebelumnya pada Senin (6/12) kegiatan dibuka oleh Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (Diktis) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Suyitno bersama Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumi dan Rektor UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Wawan Wahyuddin.

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Chandra Hamdani Noor
COPYRIGHT © ANTARA 2021

KPK tetapkan Bupati Penajam Paser Utara tersangka kasus suap

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar