"Karena ini akan berhubungan dengan sumber daya masa depan rakyat yang ada di wilayah tersebut," kata Wakil Ketua Eksternal Komnas HAM, Amiruddin, di Jakarta, Rabu.
Hal tersebut ia sampaikan pada webinar bertajuk "Peran mediasi HAM dalam penanganan kasus dugaan pelanggaran HAM konflik dan sengketa agraria pada sektor pariwisata" sekaligus dalam rangka peringatan Hari HAM Sedunia Ke-73.
Baca juga: Ketika Banyumas belajar pengembangan pariwisata dari Pangandaran
Ia mengatakan dalam pengembangan dan pembangunan kawasan pariwisata berskala besar maka terdapat beberapa hal pokok yang mesti diperhatikan sejak awal.
Oleh karena itu, pemerintah atau pemangku kepentingan terkait harus menanyakan betul apakah proyek itu bisa menjadi masa depan bagi tiap-tiap warga negara di wilayah tersebut, atau justru sebaliknya membawa kerugian. "Harus kita tanyakan betul. Sebab jangan sampai proyek itu malah menjadikan warga negara itu jauh lebih miskin," ujar dia.
Baca juga: Dubes Swiss apresiasi pengembangan pariwisata berkelanjutan di NTB
Kondisi tersebut bisa saja terjadi karena warga negara yang berada di kawasan pembangunan pariwisata tersisih dari sumber daya atau barang yang selama ini ia gunakan sehari-hari. "Jadi, kalau itu malah menimbulkan kemiskinan dan ketersisihan, saya rasa kita perlu melihat ulang adakah guna proyek itu untuk warga negara," kata dia.
Dengan kata lain, pemerintah perlu duduk bersama membicarakannya agar proyek pengembangan pariwisata betul-betul memberi manfaat bagi masyarakat terutama di sekitar wilayah.
Baca juga: Angela sampaikan upaya Kemenparekraf dorong pengembangan pariwisata
Pada kesempatan itu, dia memberikan satu contoh kasus pembangunan sebuah bandara di Pulau Jawa yang bertujuan untuk memajukan pariwisata.
Namun, perlu diketahui proses pembangunan bandara tersebut tidak semulus yang diketahui oleh orang banyak.
Bahkan, ia mengaku bolak-balik ke daerah itu untuk menyakinkan warga negara yang mengelola daerah itu sejak puluhan tahun sebelumnya. "Supaya mereka mau dipindahkan maka harus diajak bicara dan penuhi segala haknya," ujarnya.
Baca juga: Sandiaga: Pandemi jadi momentum pengembangan pariwisata berkelanjutan
Pewarta: Muhammad Zulfikar
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2021
