Satgas : Penyesuaian regulasi bukan berarti pemerintah tidak konsisten

Satgas : Penyesuaian regulasi bukan berarti pemerintah tidak konsisten

Tangkapan layar - Ketua Bidang Penanganan Kesehatan Satgas COVID-19 Brigjen (Purn) Alexander Ginting. ANTARA/Indriani.

Vaksinasi juga harus mencapai populasi yang rentan seperti lansia
Jakarta (ANTARA) - Ketua Bidang Penanganan Kesehatan Satgas COVID-19 Brigjen (Purn) Alexander Ginting mengatakan penyesuaian regulasi yang dilakukan pemerintah terkait Natal dan Tahun Baru dilakukan bukan berarti pemerintah tidak konsisten.

“Penyesuaian regulasi ini dilakukan bukan karena pemerintah tidak konsisten, akan tetapi virus itu sendiri yang tidak konsisten karena selalu bermutasi. Bahkan kalau kita lihat, untuk varian Omicron itu ada 30 gugus mutasinya,” ujar Ginting dalam dialog produktif “Tetap Waspada dan Jangan Lengah di Akhir Tahun” yang dipantau di Jakarta, Rabu.

Dia menambahkan kondisi itu membuat pemerintah juga melakukan sejumlah penyesuaian termasuk kebijakan Natal dan Tahun Baru. Pemerintah menargetkan hingga akhir Desember 2021, capaian vaksinasi COVID-19 berada pada angka di atas 70 persen baik dosis satu dan dua.

“Vaksinasi juga harus mencapai populasi yang rentan seperti lansia. Untuk lansia, kita upayakan untuk melakukan upaya jemput bola. Keluarga harus mendorong lansia untuk melakukan vaksinasi,” imbuh dia.

Baca juga: Satgas COVID-19: Mobilitas masyarakat tetap dibatasi di libur Natal

Baca juga: Waspadai mobilitas saat libur panjang meski PPKM diterapkan tak merata

 

Bagi lansia yang memiliki komorbid dan khawatir dengan kondisi kesehatannya usai melakukan vaksinasi, lanjut dia, maka vaksiansi bisa dilakukan di rumah sakit.

Selain lansia, vaksinasi juga menargetkan kelompok rentan lainnya seperti ibu hamil, disabilitas, anak-anak, maupun penyintas COVID-19. Bagi penyintas COVID-19, diharapkan tetap melakukan vaksinasi meskipun di tubuhnya sudah ada antibodi.

Dengan demikian, tambah Ginting, jika sudah varian COVID-19 bermutasi di dalam negeri maka diharapkan dapat terlindungi.

“Terutama mereka yang termasuk ke dalam kelompok rentan,” jelas dia.

Jika persentase vaksinasi baik dosis pertama dan kedua sudah berada diatas 70 persen, maka pemerintah baru terpikir untuk melakukan booster pada 2022. Untuk itu, lanjut Ginting, pihaknya mendorong agar masyarakat dan pemangku kepentingan bahu - membahu agar mendorong peningkatan vaksinasi di masyarakat.

Baca juga: Pengetatan kegiatan jadi cara tangani COVID-19 di libur Natal 2021

Baca juga: Menag: Rumah ibadah harus jadi contoh terbaik pencegahan COVID-19


Pewarta: Indriani
Editor: Zita Meirina
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Indonesia kembali datangkan 5 juta vaksin COVID-19 jenis Sinovac

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar