Anggota DPR dorong kebijakan pemerintah untuk infrastruktur wisata

Anggota DPR dorong kebijakan pemerintah untuk infrastruktur wisata

Anggota Komisi XI DPR RI, Kamrussamad. (ANTARA/Facebook/Kamrussamad)

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi XI DPR RI, Kamrussamad, mendorong pemerintah agar memiliki kebijakan anggaran yang mendukung keberpihakan infrastruktur konektivitas di lokasi destinasi dalam upaya pemulihan sektor pariwisata pada tahun depan.

“Konektivitas itu kemudian memudahkan para wisatawan untuk bisa menikmati atau spend money di destinasi wisata yang menjadi target mereka,” ujar Kamrussamad saat webinar nasional yang diselenggarakan tiket.com pada Kamis.

Baca juga: Kemenparekraf nilai tren "staycation" bukti pariwisata telah bangkit

Ia menyebutkan anggaran pemulihan dan dukungan pada 2022 sebesar Rp3,7 triliun dialokasikan untuk belanja pemerintah pusat dalam sektor pariwisata dan sebesar Rp10,1 triliun untuk pembangunan pariwisata.

“Ini diperuntukkan untuk berbagai macam kebijakan, seperti percepatan pembangunan 5 destinasi super prioritas, yakni Danau Toba, Borobidur, Mandalika, Labuan Bajo, dan Likupang agar daya dukung infrastrukturnya bisa kita selesaikan dalam satu atau dua tahun ke depan,” kata Kamrussamad.

Anggaran pariwisata yang ditempatkan di beberapa Kementerian dan lembaga, lanjutnya, dapat dimanfaatkan untuk mendorong pembangunan dan perbaikan jembatan di destinasi wisata super prioritas sepanjang 2.386 meter sebagai bagian dari upaya membangun konektivitas.

Tak hanya perihal infrastruktur, Kamrussamad berharap anggaran tersebut juga dapat dimanfaatkan untuk menjangkau 10.816 mahasiswa di pendidikan tinggi vokasi pariwisata serta menjangkau 6.415 orang untuk sertifikasi profesi dan SDM pariwisata.

Selain itu, pihaknya juga mendorong bentuk pemanfaatan lainnya, seperti promosi, event, dan konferensi; pembangunan atau pengembangan fasilitas pelabuhan laut di 6 destinasi wisata; serta pengembangan taman nasional dan taman wisata alam di 15 lokasi.

Baca juga: Sandiaga yakin disiplin CHSE bisa kembalikan kepercayaan pasar

Sementara untuk penempatan modal negara di BUMN maupun BLU, pada tahun ini pihaknya mengalokasikan Rp682,69 miliar melalui PLN untuk mendukung infrastruktur 5 destinasi pariwisata super prioritas (DPSP).

“Sebetulnya sedang kami bahas dan kami akan ambil keputusan paling lambat Januari, tapi sudah political of root-nya sudah mengarah pada persetujuan untuk dukungan pembangunan transmisi, gardu induk, dan distribusi listrik desa ke setiap 5 DPSP,” kata Kamrussamad.

Pada tahun ini, pihaknya juga telah menempatkan Penyertaan Modal Negara (PMN) di ITDC sebesar Rp470 miliar untuk infrastruktur dasar dan fasilitas pendukung pariwisata di TanaMori NTT serta untuk potensi penyerapan tenaga kerja sebanyak 2.327 orang di perhotelan dan 75.045 orang secara tidak langsung.

“ITDC sekarang fokusnya ke Mandalika. Kita bersyukur sekali di Lombok khususnya terjadi perputaran ekonomi yang cukup besar pasca peresmian Mandalika dan di 2023 kami berencana akan terus dorong supaya kebijakan fiskal bisa terus berkesinambungan dan kemudian ITDC-nya bisa nanti lebih sustain,” ujar Kamrussamad.

Pihaknya berharap kebijakan fiskal yang sudah dialokasikan, baik melalui Kementerian, lembaga, maupun BUMN dan BLU dapat mewujudkan memiliki sinergi sebagai pemantik percepatan pemulihan ekonomi di sektor pariwisata.

“Karena itu, dukungan dan sinergi dari pelaku industri sangat penting supaya para masyarakat kita yang bekerja di sektor ini bisa segera pulih,” pungkasnya.


Baca juga: Setelah pandemi, wisatawan kini tak cuma pentingkan harga

Baca juga: Wisata religi Bubohu raih juara dua kategori Desa Wisata Berkembang

Baca juga: Menparekraf canangkan tahun kunjungan wisata Sumatera Barat 2023


 

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Ida Nurcahyani
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Dispar NTB kawal tata kelola dan CHSE 398 sarhunta Mandalika

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar