Junaedi mengatakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah membangun instalasi pengolahan air laut menjadi air baku yang dapat digunakan untuk mencuci, mandi, bahkan dikonsumsi atau diminum.
"Semula menggunakan air tanah, saat ini sudah dialihkan menggunakan air laut, diolah menjadi air baku yang bisa digunakan masyarakat untuk minum, mandi, Alhamdulillah hampir semua pulau terpenuhi," ujar Junaedi saat ditemui di Gedung Mitra Praja, Sunter, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Senin.
Hingga 2018, warga Kepulauan Seribu masih mengandalkan sistem pengairan “Brackish Water Reverse Osmosis” (BWRO) yang berasal dari air payau, tapi belum memenuhi standar air minum.
Karena itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengembangkan sistem “Sea Water Reverse Osmosis” yang diolah melalui penyulingan. Air tersebut diantarkan ke rumah penduduk melalui pipa dengan harga Rp1.050 per meter kubik.
Baca juga: Kepulauan Seribu optimis vaksin anak 6-11 tahun berjalan lebih cepat
Selain itu, untuk menjaga baku mutu air laut tetap bersih, pemerintah juga menyiapkan instalasi pengolahan air limbah sebelum dibuang ke laut agar tidak merusak habitat yang ada di laut dan tidak merusak lingkungan.
"Karena Kepulauan Seribu adalah daerah wisata, di sana pun dibangun instalasi pengolahan air limbah semua pulau sehingga limbah yang ada di pulau baik limbah dari masyarakat, dari tempat cuci piring, dari kamar mandi, itu diolah agar memenuhi baku mutu sebelum dibuang ke laut," kata Junaedi.
Selain itu, pemerintah terus mengupayakan kesetaraan dalam pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terhadap energi listrik, fasilitas dan sumber daya manusia dalam lingkup kesehatan dan pendidikan.
Terkait listrik, kata Junaedi, saat ini sudah dipasang kabel bawah laut dari Teluk Naga (Tangerang) ke sejumlah pulau pemukiman di Kepulauan Seribu, seperti Pulau Untung Jawa. Energi listrik di pulau berpenghuni tersebut bisa tersedia selama 24 jam.
Kepulauan Seribu terdiri dari 110 pulau, namun hanya 11 pulau di antaranya yang berpenghuni dengan total jumlah penduduk 27.000 jiwa dari 7.000 kepala keluarga.
Kebutuhan listrik penduduk di pulau terjauh dari daratan Jakarta, yakni Pulau Sabira pun tidak lepas dari perhatian pemerintah. Warga di satu rukun warga (RW) di Pulau Sabira, Kelurahan Pulau Harapan, sudah dapat menikmati listrik dari Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS).
"PLTS itu pun bisa membantu masyarakat untuk meringankan beban biaya listrik. Alhamdulillah, yang tadinya di Pulau Sabira hanya ada listrik 12 jam, sekarang jadi 24 jam," kata Junaedi.
Baca juga: Anies cerita kebijakan hingga pembangunan DKI lewat "#Dari Pendopo"
Selanjutnya terkait kesetaraan dalam aspek kesehatan, kebutuhan dasar masyarakatnya juga diperhatikan pemerintah dengan membangun berbagai fasilitas kesehatan seperti Puskesmas Kelurahan, Puskesmas Kecamatan dan rumah sakit.
"Alhamdulillah ini bisa membantu masyarakat untuk bisa berobat ketika mereka sakit," kata Junaedi.
Junaedi berharap ke depan dapat meningkatkan status rumah sakit umum daerah di Pulau Panggang, Kepulauan Seribu, agar menjadi lebih besar dan mampu menampung pasien dari warga Kepulauan Seribu lebih banyak.
"Rumah sakit yang ada di Kepulauan Seribu itu tipe D. Saya ingin meningkatkan menjadi tipe B atau tipe A yang lebih besar sehingga tidak ada pasien ketika sakit, lalu dirujuk ke darat," kata Junaedi.
Selain itu, jumlah dokter spesialis di Kepulauan Seribu perlu terus ditambah agar ketika masyarakat pulau mengalami sakit, ada dokter spesialis yang berjaga saat itu di rumah sakit.
Baca juga: Anies pastikan kesetaraan kebutuhan warga di Kepulauan Seribu
Rumah sakit tidak perlu lagi merujuk pasien ke rumah sakit yang ada di darat karena dapat berisiko membahayakan pasien tersebut apabila sakitnya parah, harus bertahan selama perjalanan ke darat yang memakan waktu 1-1,5 jam.
"Mungkin dari segi jumlah, dokter spesialis yang mumpuni juga ditambah supaya cukup jumlahnya," kata Junaedi.
Selanjutnya, terkait kebutuhan dasar dalam aspek pendidikan, Junaedi bersyukur karena pemerintah sudah bisa menyediakan sekolah untuk siswa dari tingkat dasar hingga menengah atas dan kejuruan.
Saat ini yang belum ada di Kepulauan Seribu hanya pendidikan akademi dan perguruan tinggi. Hal ini membuat orang tua yang masih memiliki anak di usia sekolah tidak perlu lagi menyekolahkan anaknya jauh-jauh ke darat untuk menyelesaikan pendidikannya hingga tamat SMA/SMK.
Ke depan, Junaedi berharap dapat membuat akademi pariwisata di Kepulauan Seribu untuk memfasilitasi perkembangan pariwisata yang tumbuh di wilayah setempat.
"Akademi pariwisata, mungkin bekerjasama dengan universitas yang ada di darat, baik dengan Sahid, atau yang lain, untuk mengembangkan bagaimana akademi pariwisata itu dibuka di Kepulauan Seribu," ujar Junaedi.
Pewarta: Abdu Faisal
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2021
