"Partai Golkar akan berada di garis terdepan untuk menghadapi gerakan apapun yang merongrong ideologi Pancasila, seperti Negara Islam Indonesia (NII)," tegasnya ketika membuka Muktamar VII Majelis Dakwah Islamiyah (MDI) di Jakarta, Kamis.
Sebagai partai yang lahir dari situasi kritis di saat ada upaya mengganti Ideologi Pancasila pada waktu itu, demikian Ical, Partai Golkar akan menunjukkan jati dirinya saat ideologi negara tersebut terancam.
Sejumlah tokoh hadir pada Pembukaan Muktamar tersebut, termasuk Ketua Umum DPP MDI Deding Ishak, dan Sekjen-nya, Hasanuddin Mochdar, Ketua DPP Golkar Hajriyanto Tohari serta Rambe Kamarulzaman, juga sejumlah anggota Fraksi Partai Golkar (FPG) DPR RI.
Sementara itu, mengenai MDI -selaku salah satu organ partai di bidang kerohanian-, Ical mengingatkan, siapapun ketua umum terpilih pada muktamar, harus mampu menjadikan organisasi ini sebagai benteng perlawanan terhadap ajaran Islam ekstrim dan sesat.
"Jadi, muktamar kali ini bukan hanya membicarakan siapa ketua umum terpilih, tapi apa programnya yang bermanfaat bagi umat, bangsa dan negara serta Partai Golkar," tandasnya.
Ia kemudian menyentil kembali masalah di seputar perongrongan ideologi negara.
"Bagi Golkar sudah jelas, bahwa Pancasila adalah harga mati dan tidak bisa ditawar-tawar lagi, apapun alasannya," katanya.
Karena itu, ia atasnama partai berlambang pohon beringin ini mendesak Pemerintah untuk tegas menindak gerakan-gerakan yang menyimpang dari ideologi Pancasila.
Sejalan dengan tema muktamar yang mengetengahkan `amar makruf nahyi munkar`, Ical juga mengajak seluruh jajaran MDI menegakkan ajak untuk berbuat kebaikan dan mencegah kemunkaran tersebut.
"Sebagai partai yang menjadikan Pancasila selaku ideologi, Partai Golkar menganggap agama sebagai prinsip, yang merupakan landasan hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara," ujarnya.
Pelopori Pendidikan Pancasila
Ical menambahkan, dengan berpedoman kepada Pancasila, ada jaminan dari negara untuk menjalankan agamanya masing-masing.
"Kehidupan agama akan harmonis dan jangan ada konflik antaragama," tandasnya.
Dalam kesempatan itu, Ical juga menegaskan, Golkar menentang ajaran ekstrim, baik kiri maupun kanan.
"Makanya dalam konteks mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila ini, saya telah memerintahkan Fraksi Partai Golkar (FPG) di DPR RI untuk menolak memasukkan mata pelajaran Pancasila hanya sebagai bagian dari Pendidikan Kewarganegaraan," tegasnya.
Partai Golkar, lanjutnya, harus memelopori mata pelajaran Pancasila harus kembali diajarkan secara tersendiri.
Senada dengan itu, Ketua Umum DPP MDI Deding Ishak juga menjelaskan, MDI menentang radikalisme, ekstrimisme dan terorisme.
"Sebab tindakan ini bertentangan dengan prinsip dasar ajaran Islam dan memberikan dampak buruk terhadap umat Islam," katanya.
Dia juga menegaskan, radikalime, ekstrimisme dan terorisme merupakan tantangan dakwah.
"Selain perlunya memberikan pemahaman yang benar, dakwah juga harus disesuaikan dengan realita dan perkembangan masyarakat. Tegasnya, dakwah harus diarahkan pada pemberdayaan umat dan pengembangan masyarakat Islam," ujarnya.
Sementara itu, bursa calon ketua umum belum begitu mengemuka dalam arena muktamar kali ini.
Ketua umum MDI Deding Ishak, masih diusulkan oleh sebagian besar pengurus daerah untuk melanjutkan pengabdiannya pada periode kedua.
"Daerah-daerah masih bulat mendukung Pak Deding untuk kembali memimpin MDI," ujar seorang pengurus dari DPD MDI Jawa Barat. (M036/J006/K004)
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2011
