Pemerintah harus memperhatikan agar program birokrasi menyentuh outcome (hasil) untuk penguatan demokrasi.Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI) Sofian Effendi menyarankan Pemerintah untuk melakukan perluasan reformasi birokrasi, terutama terhadap aparatur sipil negara (ASN), untuk menguatkan demokrasi di Tanah Air.
“Ke depan, diperlukan reformasi aparatur sipil negara yang lebih luas, yaitu yang mengubah wawasan mereka dan meningkatkan kapabilitasnya untuk membangun Indonesia yang lebih demokratis,” kata Sofian Effendi, saat menjadi pemateri dalam webinar nasional bertajuk “Stagnasi Demokrasi: Pemilu, Partai Politik, dan Relasi Bisnis Pasca-Orde Baru” yang disiarkan langsung di kanal YouTube AIPI Indonesia, dipantau dari Jakarta, Rabu.
Menurutnya, perluasan reformasi birokrasi, terutama terhadap ASN agar memiliki wawasan yang lebih luas dan berkapabilitas dibutuhkan karena selama ini reformasi tersebut belum mampu menghasilkan penguatan demokrasi di Indonesia.
“Reformasi birokrasi itu sendiri sudah sempit dan tidak cukup untuk mengubah budaya serta kapasitas masyarakat dalam pelaksanaan demokrasi,” ujar Sofian Effendi.
Menurutnya, Indonesia telah melaksanakan reformasi birokrasi untuk memperbaiki mutu sumber daya instansi pemerintah dan badan usaha milik negara (BUMN) sejak tahun 1950-an. Namun, kata Sofian, program tersebut belum mampu mewujudkan penguatan demokrasi.
Sofian Effendi menilai kebijakan reformasi birokrasi, bahkan reformasi hukum yang ditempuh pemerintah selama ini justru cenderung mengurangi derajat kebebasan dan efektivitas pengawasan dari beberapa pihak berwenang untuk menyuburkan demokrasi di Indonesia.
Selain itu, kata dia pula, reformasi birokrasi yang telah dilakukan selama ini juga cenderung menurunkan kualitas ASN sebagai pelayan publik bersifat independen yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja pemerintah. Dengan demikian, reformasi birokrasi seperti itu pun belum menyentuh hasil berupa penguatan demokrasi di Indonesia.
Oleh karena itu, Sofian Effendi juga mengimbau agar Pemerintah lebih memperhatikan peran reformasi birokrasi dalam penguatan demokrasi di Indonesia.
“Pemerintah harus memperhatikan agar program birokrasi menyentuh outcome (hasil) untuk penguatan demokrasi,” kata Sofian Effendi pula.
Baca juga: Ketua DPD RI ingatkan pentingnya reformasi birokrasi pada era disrupsi
Baca juga: Kemendagri terus dorong penerapan reformasi birokrasi di daerah
Pewarta: Tri Meilani Ameliya
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2021
