"Seharusnya hari ini (19/5), sebanyak 12 MoU BUMN itu ditandatangani dengan disaksikan Menteri BUMN Mustafa Abubakar, tetapi terpaksa diundur karena menteri tidak bisa datang karena ada tugas mendadak," kata Deputi Bidang Restrukturisasi dan Perencanaan Strategis BUMN, Pandu Djajanto, di Medan, Kamis.
Hal itu disampaikan pada acara Workshop Sinergi Antar BUMN dengan tema Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Nasional melalui Peningkatan Sinergi Antar BUMN yang digelar Kementerian BUMN dan dihadiri para komisaris, direktur dan pejabat BUMN.
BUMN yang sudah sepakat melakukan sinergi itu adalah PT Pertamina dengan beberapa BUMN Karya (PT Adhi Karya, Hutama Karya, Wijaya Karya) memberdayakan aktiva tetap berupa lahan di Daan Mogot dan Pasar Minggu Jakarta, PT Bina Karya, Waskita Karya dan Wijaya Karya untuk mengoptimalisasikan aset lahan di Cawang Jakarta.
Kemudian PT Pelindo III dengan PT Pertamina mengenai pengoperasian kapal tunda, PT Amarta Karya dengan PT.Kawasan Berikat Nusantara soal pembagunan gudang, PTPN III dengan PT Amarta Karya di sektor pembangkit tenaga listrik tenaga biomassa sawit berkapasitas 2,5 MW.
Disusul PTPN IV dengan PTPN I membangun pabrik kelapa sawit dan kebun sawit di Aceh, PTPN XIII dengan PTPN V dan PT Aneka Tambang untuk membangun perkebunan, PT Bhanda Graha Reksa (BGR) dengan PT Indo Farma kerja sama dalam impor bahan baku dan hasil produksi dan BGR dengan PT Pertani untuk mengelola logistik pupuk dan optimalisasi aset PT Pertani,
Selanjutnya PTPN VI dengan PT Barata Indonesia membangun pembangkit lisrik hidro micro, PT Pos Indonesia dengan PTPN II dalam hal logistik serta PT Inhutan IV dengan PTPN VI menyangkut pembangunan pabrik plywood.
"Kementerian BUMN sangat senang dengan semakin banyaknya BUMN yang melakukan sinergi karena itu menunjukkan kesadaran perusahaan itu semakin maju dan maju secara bersama-sama dengan memanfaatkan masing-masing potensi," kata Pandu.
Dijelaskan pula, dari 140 BUMN dewasa ini sebanyak 110 perusahaan sudah melakukan sinergi dan itu sangat menyenangkan pemerintah.
Direktur Utama PTPN II, Bhatara Moeda Nasution mengakui, kebijakan melakukan sinergi perusahaannya dengan PT.Pos Indonesia itu dilakukan bukan hanya untuk efisiensi dalam pengeluaran pembiayaan, tetapi juga memang didorong untuk memajukan perusahaan BUMN lainnya yakni PT.Pos seperti arahan pemerintah.
PTPN II akan melakukan kerja sama dalam soal pengiriman berbagai surat, barang dan termasuk penagihan. "Meski sesama BUMN, kerja sama PTPN II dan PT POS tentunya juga harus menguntungkan dan dilakukan secara profesional," kata Bhatara Moeda.
(E016/S004)
Editor: Aditia Maruli Radja
Copyright © ANTARA 2011
