Balikpapan (ANTARA) - Komisi IV DPR melakukan kunjungan kerja ke Balikpapan, Kalimantan Timur dengan salah satu agenda mengampanyekan ekonomi biru atau ekonomi kelautan.

“Dalam konsep ini, budi daya kelautan atau budi daya hasil laut, juga pariwisata kelautan, akan menjadi kekuatan ekonomi wilayah-wilayah pesisir dan kepulauan,” kata Wakil Ketua Komisi IV DPR Budisatrio Djiwandono di Balikpapan, Sabtu.

Oleh karena itu, Komisi IV mendukung gagasan Presiden Joko Widodo untuk memetakan daerah-daerah ekonomi biru, yang di Kaltim antara lain Kepulauan Derawan di Berau.

Kepulauan Derawan, yang terdiri atas Pulau Derawan, Maratua, Sangalaki, Kakaban, Semama, memiliki pemandangan bawah laut yang memesona oleh barisan terumbu karang, margasatwa yang unik seperti ubur-ubur tanpa sengat, penyu, pari manta, ikan barakuda, dan beragam jenis ikan lainnya.

Oleh karena itu, Kepulauan Derawan menjadi daerah tujuan wisata dunia dan suatu penggerak ekonomi Berau dan Kalimantan Timur.

Baca juga: Pertamina sebut Proyek Langit Biru Cilacap dorong kemandirian energi

Kepulauan Derawan dan sekitarnya juga berbagai tempat lain di Kaltim menghadapi ancaman dari penggunaan jaring pukat harimau, bom ikan, hingga pencemaran laut.

Berkaitan dengan itu, Komisi IV mengunjungi Balikpapan terutama untuk melihat langsung sarana dan prasarana yang digunakan dalam pengawasan sumber daya kelautan di Kalimantan Timur.

Dalam kunjungan itu, Komisi IV didampingi Ditjen Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (DPSKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

“Kita bisa lihat bahwa kebutuhan untuk pengawasan sumber daya kelautan Indonesia ini begitu besar. Praktik ilegal dan 'unregulated fishing' itu masih banyak terjadi di perairan Indonesia,” kata Budisatrio Djiwandono.

Oleh karena itu, seperti disampaikan Ditjen DPSKP dan para pihak yang berkepentingan, diperlukan penguatan sarana dan prasarana untuk pengawasan tersebut.

“Secepatnya moga-moga di masa persidangan berikutnya kami bisa bisa memberikan anggaran yang lebih mantap lagi supaya PSPKT bisa menjalankan tugas dan tanggung jawab yang lebih luas lagi,” kata dia.

Baca juga: Kementerian ESDM susun peta jalan pemanfaatan biogas berkelanjutan
Baca juga: Komisi IV DPR kunjungi Balai Taman Nasional Gunung Merapi
Baca juga: KKP-DPR dorong keterlibatan warga lokal dalam tambak udang modern


Pewarta: Novi Abdi
Editor: M. Hari Atmoko
Copyright © ANTARA 2021