Penghargaan tersebut dianugerahkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada Senin.
“Penghargaan ZI-WBK tersebut dipandang sebagai apresiasi sekaligus motivasi untuk LMAN bekerja lebih baik lagi dalam melayani masyarakat, khususnya mengemban tugas sebagai Lembaga yang melaksanakan optimalisasi aset negara dan pendanaan lahan proyek strategis nasional,” kata Direktur Utama LMAN Basuki Purwadi dalam keterangannya di Jakarta, Senin.
Basuki menyampaikan bahwa penghargaan tersebut harus terus diwujudkan dalam kinerja yang nyata dan betul-betul mencerminkan tata kelola yang bersih dan bebas dari korupsi, bukan hanya bersifat administratif belaka.
Atas penghargaan tersebut, LMAN juga menyampaikan terimakasih atas dukungan para pemangku kepentingan terkait, termasuk masyarakat, mitra kerjasama, media dan Kementerian/Lembaga, khususnya Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dan Kementerian Keuangan selaku organisasi induk LMAN.
"Atas kolaborasi dan sinergi yang sangat baik, untuk bersama-sama mewujudkan kinerja dan pelayanan bebas dari korupsi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta membawa manfaat bagi bangsa dan negara," ujarnya.
ZI-WBK merupakan predikat yang diberikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi kepada instansi pemerintah beserta seluruh jajaran atas komitmen mewujudkan wilayah bebas dari korupsi yang tercermin dari reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan publik.
Predikat ZI-WBK diperoleh melalui beberapa jenjang penilaian, dari tingkat Kementerian/Lembaga hingga nasional.
Indikator penilaian mencakup inovasi, survei kepuasan layanan bagi pemangku kepentingan, maupun tata kelola birokrasi pada unit yang dinilai. Setelah jenjang ZI-WBK diperoleh, akan dilanjutkan dengan penilaian selanjutnya yaitu Zona Integritas Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) dengan kriteria penilaian dan skor minimal yang lebih tinggi dari ZI-WBK.
Selain LMAN, terdapat beberapa unit kerja Kementerian Keuangan yang turut memperoleh predikat ZI- WBK, termasuk beberapa kantor wilayah dan kantor pelayanan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara serta kantor pelayanan unit eselon I lain dengan jumlah keseluruhan 140 kantor.
Baca juga: Sri Mulyani sebut optimalisasi aset bisa berikan manfaat sosial
Baca juga: Dirut LMAN: Aset negara dapat dimanfaatkan dengan skema bervariasi
Baca juga: LMAN siapkan tiga strategi percepat pendanaan pengadaan lahan
Pewarta: Kuntum Khaira Riswan
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2021
