"Tidak ada satupun warga Indonesia yang disandera jadi korban. Sebanyak 20 ABK selamat dan bisa bertemu kembali dengan keluarganya. Hanya mata kalong saja yang tidak bangga dengan keberhasilan operasi penyelamatan ini," kata Dipo di Jakarta, Minggu malam,.
"Mata Kalong" adalah istilah yang dipakai Dipo Alam untuk merujuk kepada pihak yang hanya melihat Indonesia dari hal-hal yang buruk dan gelap-gelap saja dari Indonesia. Mata kalong melihat kinerja pemerintah dan pejabatnya dari segi negatif saja dan mengingkari kebenaran.
Dalam kasus pembajakan kapal MV Sinar Kudus, misalnya, mata kalong sebelumnya ramai mengkritik di berbagai forum dan media bahwa pemerintah tidak becus dalam menyelamatkan warganya yang disandera. Mereka mengolok-olok bahwa pemerintah melakukan pembiaran, lambat dalam penanganan kasusnya, dan dinilai tidak berdaya.
Padahal, menurut Dipo Alam, sejak mengetahui adanya perompakan ini, pemerintah langsung bekerja dengan melakukan serangkaian rapat yang membahas bagaimana menyelamatkan awak MV Sinar Kudus. Hanya saja tidak diketahui oleh publik dengan alasan keamanan dan keberhasilan operasi penyelamatan.
"Dikiranya pemerintah diam. Tidak. Operasi Satgas Merah Putih untuk menyelamatkan ABK MV Sinar Kudus melibatkan ratusan personel TNI. Itu operasi khusus yang tidak dipublikasikan. Baru setelah berhasil dan semua ABK selamat tiba di Tanah Air, silahkan ramaikan," katanya.
Operasi penyelematan ABK asal Indonesia yang disandera perompak Somalia itu, kata Dipo, sekali lagi membuktikan analisa, pandangan, kritikan dan penilaian para mata kalong adalah salah dan tidak benar.
"Kasihan mereka. Mata kalong terbatas pandangannya hanya pada kegelapan, namun di siang hari yang terang benderang kalong menjadi rabun pandangannya, tidak bisa melihat indahnya Indonesia," kata Dipo.
Ia memberi contoh bahwa mereka yang terjangkit wabah mata kalong tersebut menilai pemerintah tidak beres dalam menangani bencana meletusnya gunung Merapi dan banjir di Papua.
"Nyatanya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mendapat penghargaan PBB dalam mengatasi resiko bencana," katanya.
Penghargaan untuk SBY di bidang manajemen pengurangan risiko bencana dari Perserikatan Bangsa Bangsa itu diumumkan dan diberikan di Jenewa oleh Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki Moon. Penghargaan tersebut dilakukan bersamaan dengan Upacara Pembukaan Sidang ke-3 Global Platform Pengurangan Risiko Bencana di Jenewa, pada 10 Mei 2011.
Menurut Dipo saat memperingati Hari Kebangkitan Nasional beberapa waktu lalu, sejumlah mata kalong mengkritik pemerintah Indonesia tidak menghargai hak asasi manusia.
"Kenyataannya justeru Indonesia terpilih kembali sebagai anggota Dewan HAM PBB periode 2011-2014," katanya.
Indonesia terpilih setelah memperoleh dukungan jumlah suara 184, yang merupakan suara terbanyak yang diterima oleh seluruh kandidat negara dalam pemilihan ini.
"Ini merupakan bukti konkrit dukungan dan kepercayaan komunitas internasional terhadap komitmen Indonesia dalam pemajuan dan perlindungan HAM sekaligus membuktikan pendapat para mata kalong salah dan tidak berdasar," demikian Seskab Dipo Alam.(*)
(T.A017/S025)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2011
