Rakyat terlindungi namun memang APBN harus memikul bebannya
Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan realisasi subsidi energi mencapai Rp102,5 triliun sejak Januari hingga November 2021 atau tumbuh 15,7 persen dari realisasi periode yang sama tahun lalu yaitu Rp88,6 triliun.

"Penyebabnya karena kenaikan konsumsi barang-barang yang yang disubsidi pemerintah dan meningkatnya harga minyak dan gas," ujar Menkeu Sri Mulyani dalam Konferensi Pers APBN KiTa edisi Desember 2021 secara daring di Jakarta, Selasa.

Adapun realisasi subsidi energi pada Januari-Oktober 2021 terdiri dari subsidi 13,13 juta kiloliter Bahan Bakar Minyak (BBM) solar dan minyak tanah, 6.176,94 juta kilogram LPG tabung, 38,1 juta pelanggan listrik, dan 52,2 Twh konsumsi listrik.

Realisasi subsidi energi yang lebih tinggi tersebut termasuk realisasi diskon listrik untuk rumah tangga dan UMKM Rp8,1 triliun.

Baca juga: Menkeu: Belanja negara tumbuh, capai Rp2.310,4 triliun per November

"Rakyat terlindungi namun memang APBN harus memikul bebannya," ungkap Menkeu Sri Mulyani.

Sementara itu ia menyebutkan realisasi subsidi nonenergi juga tercatat meningkat 0,8 persen dari Rp61,4 triliun pada November 2020 menjadi Rp61,9 triliun pada November 2021.

Rinciannya, subsidi bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada 7,02 juta debitur, penyaluran KUR senilai Rp265,87 triliun, dan Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) untuk 142,97 ribu unit rumah.

"Inilah anggaran yang diberikan dari APBN dalam bentuk subsidi yang langsung manfaatnya diterima oleh masyarakat kita," ujar Menkeu Sri Mulyani.

Baca juga: Sri Mulyani: Pembiayaan investasi November 2021 melonjak 278,5 persen

Baca juga: Sri Mulyani: Defisit APBN November 2021 turun, menjadi Rp611 triliun

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2021