Komunikasinya harus diplomasi yang flamboyanJakarta (ANTARA) - Kementerian Komunikasi dan Informatika menyatakan rencana untuk membentuk satuan tugas untuk komunikasi publik di Papua.
Menteri Kominfo, Johnny G. Plate saat Rapat Koordinasi Pembentukan Satgas Komunikasi Publik Papua menjelaskan bahwa Presiden Joko Widodo telah menunjuk secara langsung Wakil Presiden K.H. Ma’ruf Amin untuk menangani percepatan kesejahteraan Papua.
"Barangkali, pertemuan kita ini, Pak Menkopolhukam sudah melaporkan kepada Pak Wapres dan peserta rapat bahwa kita menyusun semacam Gugus Tugas atau Satuan Tugas Komunikasi, tetapi Gugus Tugas atau Satuan Tugas ini harus flamboyan," kata Johnny G. Plate saat Rapat Koordinasi Pembentukan Satgas Komunikasi Publik Papua, dikutip dari keterangan pers, Rabu.
Pemerintah, kata Johnny, juga meningkatkan koordinasi dan orkestrasi komunikasi publik agar perubahan kebijakan itu dapat dipahami dengan baik di dalam negeri maupun luar negeri. Menkominfo mengatakan perubahan kebijakan itu diiringi dengan perubahan komunikasi agar bisa mengubah persepsi publik.
Ia mengatakan banyak kebijakan dan pembangunan yang telah berlangsung di Papua, namun, belum sampaikan dengan baik. Oleh karena itu, perlu koordinasi yang lebih kuat untuk komunikasi.
Menurut Johnny, sudah saatnya pemanfaatan kanal dan media komunikasi dilakukan secara optimal.
Pendekatan flamboyan yang dimaksud Menteri Johnny berkaitan dengan diplomasi komunikasi yang melibatkan semua pengambil keputusan penting.
"Komunikasinya harus diplomasi yang flamboyan, maka kelibatan dan pelipatan semua pengambil keputusan penting. Saya tidak ingin konten itu dikeluarkan dari Kominfo (saja), tetapi perlu memberikan gambaran perubahan sikap dan kebijakan yang besar serta keberpihakan terhadap warga Papua,” kata Johnny.
Untuk itu, dia menilai perlu ada kerja sama tim yang solid dengan menggunakan orkestrasi subtansi pesan yang akurat dan terorkestrasi dengan baik.
"Kita membentuk satu tim yang betul-betul solid dan bisa menyampaikan substansi yang akurat. Kita harus mengemas dengan yang lain supaya orkestrasinya tepat dan mencapai sasaran. Untuk menjembatani ini semuanya kita membentuk Satuan Tugas atau Gugus Tugas, kalau perlu nanti dibuat dengan payung hukum yang kuat disiapkan," kata Johnny.
Target akhir yang ingin mereka capai adalah agar kebijakan dan arahan Presiden dapat berjalan dengan baik melalui pemanfaatan kanal komunikasi dan informasi yang dikelola bersama. Selain itu, pelaksanaan komunikasi publik akan menjadi lebih efektif.
Johnny menilai perlu ada keterlibatan dari semua pihak, baik pemerintah maupun pengamat, akademisi hingga pelaksana teknis di Papua.
Pelaksanaan orkestrasi komunikasi selain dilakuan dengan pemanfaatan kanal dan penyelarasan informasi, menurut Johnny juga memerlukan komitmen dan dukungan bersama, terutama untuk menyusun agenda bersama, berbagi peran serta tugas sampai di jajaran terdekat dengan khalayak sasaran.
Baca juga: Festival Literasi Digital Kominfo diikuti ribuan peserta
Baca juga: Menkominfo ajak operator seluler sebarkan informasi G20
Baca juga: Kominfo edukasi kewaspadaan COVID-19 lewat buku saku dan "jingle"
Pewarta: Natisha Andarningtyas
Editor: Alviansyah Pasaribu
Copyright © ANTARA 2021
