Jakarta (ANTARA News) - Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Moh Jumhur Hidayat beserta delegasi RI bertolak ke Jeddah, Arab Saudi, dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Cengkareng, Tangerang, Banten, Jumat (27/5) dinihari.

Jumhur memimpin delegasi pemerintah RI untuk mengikuti pertemuan pejabat tinggi (SOM) yang membahas soal TKI dengan delegasi pemerintah Arab Saudi yang dipimpin Menteri Tenaga Kerja Adel Mohammad Fakeih.

Turut dalam rombongan Kepala BNP2TKI antara lain Dirjen Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri Lutfi Rauf, Pelaksana Tugas Dirjen Binapenta Kemenakertrans Reyna Usman, Staf Ahli Menakertrans Abdul Wahid Maktub, Deputi Kepala BNP2TKI Bidang Penempatan Ade Adam Noch, dan Deputi Kepala BNP2TKI Bidang Perlindungan Lisna Yoeliani Poeloengan, dan sejumlah ejabat eselon II dari ketiga instansi tersebut.

Kepala BNP2TKI terbang ke Arab Saudi dengan maskapai penerbangan Emirates dan akan transit di Dubai, Uni Emirat Arab.

Jumhur dijadwalkan tiba di Jeddah pada Jumat pukul 13.00 waktu setempat (17.00 WIB) dan langsung melakukan konsolidasi dengan para pejabat dari Kedutaan Besar RI Riyadh dan Konsulat Jenderal RI Jeddah.

Pertemuan SOM akan berlangsung Sabtu (28/5) dan Minggu (29/5).

Jumhur dan rombongan dijadwalkan tiba di Tanah Air pada Senin (30/5) petang.


Optimal

Sebelumnya Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Muhaimin Iskandar mengharapkan pertemuan pejabat tinggi (SOM) itu berjalan optimal.

"Menteri Tenaga Kerja Arab Saudi sangat paham Indonesia, jadi harus bisa menyampaikan keinginan kita sebaik-baiknya," kata Muhaimin saat rapat dengan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI) Moh Jumhur Hidayat di Jakarta, Kamis.

Rapat yang dihadiri para pejabat dari Kemenakertrans, Kemenlu, dan BNP2TKI itu membahas persiapan SOM antara RI dan Arab Saudi.

Menurut Muhaimin, sosok Adel Mohammad Fakeih mempunyai kepribadian dan pemikiran yang terbuka, lentur, dan mudah diajak dialog.

Ia menyatakan SOM itu merupakan forum kedua negara untuk merundingkan persoalan TKI.

Muhaimin menegaskan, pemerintah kedua negara mempunyai komitmen yang tinggi terhadap perbaikan perlindungan TKI, karena kedua negara selama ini dikenal sudah mempunyai hubungan yang sangat baik.

Sementara Jumhur menambahkan usul agar beberapa upaya perbaikan yang diajukan pemerintah Arab Saudi seperti soal asuransi, penampungan, program penyambutan kedatangan TKI, dan "call center" sebaiknya dikoordinasikan dengan Kedutaan Besar Indonesia di Arab Saudi.

"Termasuk dalam hal peran pengacara juga perlu dikoordinasikan dengan KBRI," katanya.

Ia mengatakan program penyambutan kedatangan TKI di Arab Saudi yang pernah dikembangkan pemerintah Arab Saudi kini tidak ada lagi sehingga banyak TKI yang terlantar di bandara Arab Saudi.

"Pemerintah berharap setiap TKI yang menghadapi masalah terkait dengan hak-haknya seperti gaji yang belum dibayar harus sudah tuntas sebelum dipulangkan oleh pemerintah Arab Saudi," katanya.

Jumhur mengakui dengan diterimanya Kepala BNP2TKI dan rombongan oleh Menaker Arab Saudi menunjukkan pemerintah Arab Saudi memiliki komitmen yang tinggi terhadap perbaikan TKI. (B009/Z002/K004)

Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2011