"Kami mengupayakan kesepakatan kedua pihak untuk menandatangani MoU selambat-lambatnya pada tahun ini," kata Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Moh Jumhur Hidayat selaku Ketua Delegasi RI di Jeddah, Sabtu.
Jumhur sebelum pembukaan pertemuan pejabat tinggi (SOM) RI-Arab Saudi soal TKI di Wisma Tamu Kerajaan (Royal Guest House) menegaskan SOM yang baru pertama dilakukan antar pemerintah Indonesia dan Arab Saudi, itu akan membahas perbaikan pelayanan penempatan dan perlindungan TKI di Arab Saudi.
Delegasi Arab Saudi dipimpin oleh Menteri Tenaga Kerja Adel Mohammad Fakeih dan beranggotakan antara lain dari Komite Nasional Perekrutan Arab Saudi (Saudi Arabian National Recruitment Committee).
Anggota delegasi RI antara lain Dirjen Protokol dan Konsuler Kemenlu Lutfi Rauf, Pelaksana Tugas Dirjen Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Kemenakertrans Reyna Usman, Deputi Penempatan BNP2TKI Ade Adam Noch, dan Deputi Perlindungan BNP2TKI Lisna Yoeliani Poeloengan.
Selain itu Duta Besar RI untuk Arab Saudi Gatot Abdullah Mansyur, Konsul Jenderal RI Jeddah Zakaria Anshar, Tenaga Profesional Kepala BNP2TKI Bidang Pengembangan Komunikasi Publik Mahmud F Rakasima, dan sejumlah ejabat eselon II dari ketiga instansi tersebut.
Jumhur menambahkan delegasi RI memang tidak akan langsung memaksakan penandatanganan MoU dengan pemerintah Arab Saudi saat berlangsung acara SOM, namun menegosiasikan agar komitmen terhadap MoU menjadi kesepakatan tertulis yang ditandatangani bersama di dalam SOM.
Jumhur menjelaskan, mandat utama delegasi RI dalam pertemuan SOM TKI ini mengagendakan tercapainya target MoU yang diterima oleh delegasi Arab Saudi.
"Hal inilah yang akan kami perjuangkan, demi kemartabatan TKI dan harkat bangsa Indonesia di hadapan warga serta pemerintah Arab Saudi," ujarnya.
(ANTARA/S026)
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2011
