Kita ketahui bahwa hingga tahun 2020, Indonesia tercatat memiliki 3,31 juta hektare mangrove yang merupakan terluas di Asia bahkan di duniaJakarta (ANTARA) - Udara panas dan aroma asin yang khas menyeruak saat kaki melangkah masuk area Pantai Duta di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, siang itu. Bedanya, sejak sebelum gerbang masuk dan ke kawasan pantai wisata itu, bukan pohon kelapa yang menyambut, melainkan pohon cemara dan mangrove.
Walaupun tidak biasa, kawasan Pantai Duta memang merupakan pantai konservasi mangrove. Keberadaannya menegaskan fakta bahwa sekitar 50 persen kawasan mangrove di pulau Jawa tercatat berada di Provinsi Jawa Timur.
Mangrove bagi Probolinggo dapat memberikan manfaat yang sangat banyak, dari segi ekologi dapat menjaga pesisir dari terjangan ombak besar dan angin kencang. Ada pun secara ekonomi dapat membantu dari ekowisata dan produk turunan mangrove.
Tidak hanya bagi Probolinggo, secara umum, mangrove memberikan banyak manfaat bagi masyarakat Indonesia, terutama melindungi dari dampak perubahan iklim. Mangrove juga dapat menahan ombak besar karena angin kencang dan tsunami.
Mangrove memiliki potensi penyimpanan karbon yang besar dan dapat diperjualbelikan. Kawasan mangrove juga dapat dimanfaatkan melalui pengembangan ekominawisata. Selain itu, produk mangrove pun dapat diolah untuk dikonsumsi ataupun dijual sehingga dapat menambah pendapatan masyarakat.
Kelebihan mangrove lainnya yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia adalah kemampuannya untuk menyerap dan menyimpan karbon empat kali lebih besar dari hutan tropis lainnya.
Sayangnya, saat ini, luas mangrove Indonesia mengalami penurunan luasan. Berdasarkan data "satu peta" (one map) mangrove, luasan mangrove tercatat seluas 3.364.080 hektare (per Oktober 2021) di mana sekitar 600 ribuan hektare atau 19,26 persen dalam kondisi kritis (atau penutupan tajuk kurang dari 60 persen). Sedangkan mangrove dalam kondisi baik seluas 2,6 juta hektare (80,74 persen).
Meski merupakan negara dengan hutan mangrove terluas di dunia, tetapi Indonesia juga tercatat sebagai penyumbang kerusakan hutan mangrove tertinggi di dunia.
Maka, berbagai instansi bersama melakukan perbaikan ekosistem mangrove dengan pembagian daerah rehabilitasi, dengan total luasan rehabilitasi dan restorasi mangrove seluas 600 ribu hektare hingga 2024 mendatang.
"Kita ketahui bahwa hingga tahun 2020, Indonesia tercatat memiliki 3,31 juta hektare mangrove yang merupakan terluas di Asia bahkan di dunia. Bapak Presiden dalam beberapa kesempatan menyampaikan kepada dunia internasional bahwa Indonesia sedang melakukan rehabilitasi mangrove seluas sekitar 600.000 hektare. Untuk ini, perlu dibangun persemaian mangrove skala besar," kata Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.
Semua pihak
Pemerintah tentu tidak bisa sendirian melakukan restorasi mangrove. Selain keterbatasan anggaran, restorasi mangrove yang tersebar di seluruh penjuru tanah air juga membutuhkan peran semua pihak.
Selain dibantu kementerian/lembaga, pemerintah daerah, hingga lembaga swadaya masyarakat (LSM), Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pun ikut turun tangan mendukung percepatan restorasi mangrove.
"Saat ini BUMN memiliki program penanaman mangrove, dan telah berhasil melakukan penanaman sebanyak 296.196 (anakan/batang) mangrove," kata Wakil Menteri (Wamen) BUMN I Pahala Mansury.
Partisipasi BUMN melalui program Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL)/Corporate Social Responsibility (CSR) telah ikut berkontribusi mendorong kebutuhan lahan mangrove yang belum jadi prioritas BUMN. Restorasi mangrove juga dilakukan BUMN melalui kampanye #BUMNHijaukanIndonesia.
Selain pihak-pihak di dalam negeri, pemerintah pun mendorong partisipasi sejumlah negara untuk mendukung upaya rehabilitasi mangrove.
Di sela kunjungan kerjanya ke Uni Emirat Arab (UEA) awal November 2021 lalu, Presiden Jokowi menyempatkan diri ke Jubail Mangrove Park yang terletak di Pulau Al Jubail di Abu Dhabi untuk melakukan penanaman mangrove.
Jubail Mangrove Park merupakan taman hutan bakau pertama di Abu Dhabi dengan luas 120 ribu meter persegi yang mulai dibuka pada Januari 2020 silam.
Aksi tanam mangrove itu pun turut menegaskan salah satu isu yang jadi pembahasan dalam pertemuan bilateral Indonesia-UEA, yakni mangrove dan komitmen terhadap isu perubahan iklim.
Hal itu sejalan dengan komitmen yang ditegaskan Indonesia untuk mengurangi emisi karbon yaitu 29 persen dengan usaha sendiri dan 41 persen dengan dukungan internasional pada 2030 mendatang.
Dipamerkan di G20
Presidensi Indonesia dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 2022 memuluskan jalan pemerintah untuk bisa terus menggaungkan masalah restorasi dan rehabilitasi mangrove kepada dunia.
Menko Luhut mengungkapkan Pemerintah Indonesia akan memamerkan program rehabilitasi mangrove kepada para pemimpin Group of Twenty (G20) dalam acara puncak KTT G20 2022 yang akan digelar di Bali.
Pemerintah Provinsi Bali bahkan tengah menyiapkan lokasi penanaman mangrove yang nantinya akan disemai 12 juta bibit mangrove oleh para delegasi negara yang terlibat di KTT G20.
"Salah satu isu penting di G20 adalah perubahan iklim. Dan pemerintah Indonesia akan menjadikan mangrove sebagai show case kepada para Leaders di G20," katanya.
Hal itu dilakukan untuk menunjukkan keseriusan Indonesia dalam merestorasi dan merehabilitasi hutan mangrove untuk mengatasi masalah perubahan iklim.
Dalam berbagai kesempatan, utamanya saat melakukan promosi investasi kepada investor asing, purnawirawan Jenderal TNI itu pun kerap memamerkan betapa besarnya potensi mangrove di Indonesia dan mengajak dunia turut berpartipasi mendukung restorasi tersebut.
Mantan Menko Polhukam itu pun menyebut Indonesia memiliki 75 hingga 80 persen carbon credit dunia dari hutan, mangrove, gambut, rumput laut, hingga terumbu karang. Potensi dagang yang dapat dihasilkan diperkirakan mencapai 82 hingga 100 miliar dolar AS per tahun.
Presiden Joko Widodo pun telah mengesahkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Nilai Ekonomi Karbon yang mengatur kerangka kerja implementasi Nationally Determined Contribution (NDC) dan pasar karbon domestik.
Pemerintah juga telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2020 tentang Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) di mana program rehabilitasi kawasan hutan bakau (mangrove) akan berlangsung hingga 2024 mendatang.
Menyusul manfaatnya yang besar tidak hanya dari sisi lingkungan dan ekonomi, restorasi mangrove diharapkan tak sekadar jadi ajang pamer kepada dunia. Manfaatnya yang besar harus benar-benar bermanfaat bagi masyarakat Indonesia, juga dunia.
Baca juga: Gubernur Jatim ajak masyarakat hidupkan kembali tradisi menanam
Baca juga: BPDASHL Memberamo Papua kenalkan olahan mangrove berupa teh celup
Baca juga: BRGM: Realisasi rehabilitasi mangrove 2021 seluas 34,5 ribu Ha
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2021
