GMPI sebut pembangunan IKN penting mempertimbangkan dampak lingkungan

Salah satunya aspek dampak lingkungan harus dipikirkan.

Jakarta (ANTARA) -

Generasi Muda Pembangunan Indonesia (GMPI) menyebutkan pembangunan ibu kota negara (IKN) baru sangat penting mempertimbangkan dampak lingkungan.

Ketua Pimpinan Pusat GMPI Bidang Lingkungan Hidup Zainul Arifin, dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, mengatakan Pemerintah berencana memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur, tepatnya di Panajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara.

"Dalam melakukan pemindahan ibu kota negara, Pemerintah penting mempertimbangkan sejumlah aspek. Salah satunya aspek dampak lingkungan harus dipikirkan. Harus dibahas dan dipikirkan lebih lanjut," kata Zainul.

Dia mengatakan dalam pemindahan ibu kota negara baru tidak menutup kemungkinan akan terjadi perubahan struktur tanah dan lahan di daerah tersebut. Karena itu, kata dia, GMPI menyarankan Pemerintah mengantisipasinya agar tidak terjadi banjir dan kerusakan lingkungan.

Analis Tata Kota dari Universitas Trisakti Yayat Supriatna mengapresiasi rencana pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur. Sebab, pemindahan ibu kota ini akan mendorong tumbuh kembangnya pusat ekonomi baru di luar Jawa.

"Selama ini ada ketimpangan pembangunan Jawa dan luar Jawa. Ibu kota negara baru ini diharapkan dapat mengurangi kesenjangan yang ada," kata Yayat.

Menurut dia, Pemerintah tentunya perlu belajar dari problematika di Jakarta. Sebagai ibu kota negara, Jakarta tidak pernah direncanakan secara maksimal dari awal.

"Kita harapkan ibu kota negara baru ini tidak menjadi kota yang punya masalah di depan. Kita harus belajar dari Jakarta yang punya problematika. Ada faktor sejarah dan lainnya yang membuat Jakarta jadi ibu kota," ujarnya lagi.

Staf Ahli Menteri PPN/Bappenas Diani Sadia Wati menegaskan pemindahan ibu kota negara bukan semata pemindahan secara administrasi. Lebih dari itu, pemindahan ibu kota negara untuk pemerataan ekonomi di berbagai daerah Indonesia.

"Berbeda dengan negara lain, banyak pemindahan ibu kota negara lebih ke dalam satu area. Kalau di Indonesia antarpulau, tantangannya sangat menarik," kata Diani.

Menurut dia, rencana pemindahan ibu kota negara itu bukanlah dadakan. Beberapa Presiden Indonesia pun telah mengangkat masalah tersebut

"Pembangunan IKN akan menggunakan APBN seminimal mungkin. Meski begitu, Pemerintah masih tetap memprioritaskan penanganan pandemi COVID-19," ujarnya lagi.

Baca juga: Bappenas: Pemindahan ibu kota akan perhatikan masyarakat Kaltim
Baca juga: Komisi IV DPR minta kesiapan wilayah Kaltim dituangkan pada RUU IKN