Ditjen Perumahan memiliki target 70 persen rumah tangga yang menghuni rumah layak atau sebanyak 11 juta rumah tangga,Jakarta (ANTARA) - Pemerintah mengalokasikan anggaran tahun 2022 senilai Rp5,1 triliun untuk Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) guna melaksanakan sejumlah program pembangunan perumahan untuk masyarakat.
"Semoga di tahun baru ini, Kementerian PUPR semakin sigap menghadapi tantangan pembangunan infrastruktur dan perumahan ke depan,” ujar Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Iwan Suprijanto dalam rilis di Jakarta, Senin.
Sejumlah program pembangunan perumahan yang akan dilaksanakan, ujar dia, antara lain membangun rumah khusus, rumah susun, rumah swadaya serta penyaluran bantuan prasarana, sarana dan utilitas (PSU) untuk rumah bersubsidi pemerintah.
Menurut Iwan, mengawali tahun 2022, setiap unit organisasi, unit kerja dan unit pelaksana teknis di masing-masing unit organisasi Kementerian PUPR perlu melakukan evaluasi terhadap capaian Tahun Anggaran 2021 dan melakukan cek terhadap target Tahun Anggaran 2022.
Baca juga: PUPR alokasikan anggaran pembangunan perumahan Rp8,48 triliun
"Berdasarkan RPJMN 2020-2024, Ditjen Perumahan memiliki target 70 persen rumah tangga yang menghuni rumah layak atau sebanyak 11 juta rumah tangga," katanya.
Iwan menerangkan, pihaknya akan tetap memperhatikan kualitas dan estetika bangunan perumahan yang dibangun oleh Direktorat Jenderal Perumahan. Hal itu diperlukan untuk mendukung pelaksanaan Program Sejuta Rumah sehingga masyarakat benar-benar mendapatkan bantuan perumahan yang berkualitas dan layak huni serta nyaman untuk ditempati.
Pada Tahun 2022 jumlah anggaran Ditjen Perumahan senilai Rp 5,1 Triliun. Adapun target pembangunan Ditjen Perumahan antara lain Rumah Khusus sebanyak 2.300 unit, Rumah Susun sebanyak 12.787 unit, Rumah Swadaya sebanyak 118.960 unit dan Bantuan Prasarana Sarana dan Utilitas (PSU) sebanyak 55.000 unit.
Sebelumnya, Sekjen Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Mohammad Zainal Fatah meminta Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera melanjutkan penanganan backlog perumahan dengan penyaluran dana subsidi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).
Baca juga: Dirjen PUPR: Potensi perumahan nonformal perlu segera digarap
"Penyaluran FLPP sudah 11 tahun, jumlahnya besar, lebih dari Rp75 triliun, angka ini bisa dipandang sebagai angka yang besar, tapi kalau dibandingkan backlog yang kita hadapi, angka ini bukan besar," kata Zainal dalam Penandatanganan Tripartit Pengalihan Pengelolaan Dana FLPP ke BP Tapera, Jumat (24/12).
Pengalihan pengelolaan dana FLPP dari Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Kementerian PUPR ke BP Tapera menandakan pemerintah tidak mengambil jeda dalam menyediakan kebutuhan perumahan bagi masyarakat.
Ia berharap BP Tapera dapat memenuhi target untuk membiayai 200 ribu unit rumah subsidi di 2022. "Apa yang telah dijalankan PPDPP dalam mengelola dana FLPP tiba waktunya dijalankan BP Tapera sebagaimana mandat peraturan perundang-undangan. Namun demikian, kita juga menyadari dalam konteks pembangunan perumahan, usaha besar ini bukanlah satu-satunya usaha," tambahnya.
Baca juga: BP Tapera targetkan salurkan Rp23 triliun dana FLPP di 2022
Baca juga: Kementerian PUPR: Penyaluran FLPP lampaui target, capai 100,5 persen
Pewarta: M Razi Rahman
Editor: Subagyo
Copyright © ANTARA 2022
