"Termasuk adanya hibah pesawat militer jenis F-16 dari USA yang membutuhkan biaya cukup besar," katanya kepada ANTARA News di Jakarta, Jumat.
Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antarparlemen (BKSAP) DPR RI tersebut, menyatakan hal lain yang masuk dalam pembahasan adalah mengenai pendidikan dan latihan militer bersama serta kebutuhan-kebutuhan di bidang pertahanan lainnya.
"Dalam rapat dengar pendapat (RDP) awal pekan ini dengan Menteri Pertahanan (Menhan), kami akan mendalami Rencana Anggaran Kementerian dan Lembaga Negara (RAKL) yang diajukan pemerintah (melalui Kementerian Pertahanan)," katanya.
Dia mengemukakan pemerintah sudah mengajukan anggaran pertahanan sebesar Rp80 triliun, lalu dirasionalisasikan dalam pembahasan di DPR RI (Komisi I) menjadi hanya Rp61 Triliun.
Nurhayati mengemukakan bahwa pada prinsipnya, Komisi I DPR RI selalu mendukung peningkatan anggaran sesuai dengan kebutuhan mitra kerja. Komisi I DPR membidangi pertahanan dan luar negeri serta intelijen
"Tapi, tidak asal setuju. Kami perlu mempelajari dan mengkajinya dengan melakukan berbagai `try out` terhadap seluruh sumber data serta masalahnya, baru diberi rekomendasi atau kesepakatan untuk ditindaklanjuti, demi kepentingan rakyat serta bangsa," kata Nurhayati Ali Assegaf.
(M036/S023)
Editor: Aditia Maruli Radja
Copyright © ANTARA 2011
