Ketua DPR RI Puan Maharani berharap pemberian vaksin booster COVID-19 kepada masyarakat tanpa ada pungutan biaya alias gratis.
"DPR RI memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan program vaksin booster COVID-19," kata Puan dalam siaran persnya, di Jakarta, Selasa.
Vaksin booster ditargetkan mulai dijalankan pada tanggal 12 Januari 2022 untuk golongan dewasa. Pada saat ini masih menunggu hasil riset Indonesian Technical Advisory Group on Immunization (ITAGI). Dalam hal ini, kata Puan, keselamatan masyarakat adalah yang utama.
"Pemerintah harus menjamin keselamatan masyarakat. Oleh karena itu, vaksin booster perlu diusahakan gratis untuk warga, terutama rakyat kecil," kata politikus PDI Perjuangan ini.
Kendati demikian, Puan menilai Pemerintah bisa menyiapkan opsi lain sesuai dengan kemampuan negara.
Apabila perekonomian masih belum bisa menutupi program vaksin booster, lanjut Puan, Pemerintah bisa membuat program booster berbayar bagi kalangan menengah ke atas.
"Namun, prinsip yang utama adalah vaksin booster harus gratis karena vaksin adalah kebutuhan dasar rakyat yang merupakan tanggung jawab negara," kata Ketua DPR RI ini menegaskan.
Program vaksin booster diprioritaskan menyasar kelompok lansia peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan dan non-PBI.
DPR RI berharap Pemerintah memperhatikan betul data peserta PBI BPJS Kesehatan, mengingat kelompok masyarakat ini paling sulit mendapatkan akses kesehatan.
"Pastikan seluruh rakyat kurang mampu masuk dalam daftar PBI BPJS Kesehatan, baik itu lansia maupun golongan umum. Dengan demikian, masyarakat dari kelompok tersebut betul-betul mendapat pelayanan kesehatan tanpa perlu mengkhawatirkan biayanya," kata dia.
Mantan Menko PMK ini menekankan pentingnya vaksin booster, apalagi kasus Omicron sudah makin banyak.
Puan menggarisbawahi penelitian oleh peneliti Universitas Kopenhagen, Statistik Denmark dan Statens Serum Institut (SSI), yang menyatakan bahwa virus Omicron menyebar lebih cepat daripada varian Delta karena memiliki kemampuan tinggi dalam menghindari kekebalan vaksin COVID-19.
Berdasarkan studi yang sama, ditemukan bahwa orang yang sudah menerima suntikan booster memiliki risiko lebih kecil untuk menularkan virus COVID-19 daripada orang-orang yang tidak divaksinasi.
Oleh karena itu, Puan berharap program vaksin booster dapat segera dilaksanakan.
"Pemerintah juga harus memperhatikan ketersediaan booster. Perlu juga adanya terobosan agar Indonesia tidak bergantung pada negara lain untuk mendapatkan vaksin," kata cucu Proklamator RI Bung Karno tersebut.
Baca juga: Kemenkes: 12 Januari 2022 dimulai booster gratis dan berbayar
Baca juga: Omicron makin mengganas, Thailand desak warganya divaksin booster
"DPR RI memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan program vaksin booster COVID-19," kata Puan dalam siaran persnya, di Jakarta, Selasa.
Vaksin booster ditargetkan mulai dijalankan pada tanggal 12 Januari 2022 untuk golongan dewasa. Pada saat ini masih menunggu hasil riset Indonesian Technical Advisory Group on Immunization (ITAGI). Dalam hal ini, kata Puan, keselamatan masyarakat adalah yang utama.
"Pemerintah harus menjamin keselamatan masyarakat. Oleh karena itu, vaksin booster perlu diusahakan gratis untuk warga, terutama rakyat kecil," kata politikus PDI Perjuangan ini.
Kendati demikian, Puan menilai Pemerintah bisa menyiapkan opsi lain sesuai dengan kemampuan negara.
Apabila perekonomian masih belum bisa menutupi program vaksin booster, lanjut Puan, Pemerintah bisa membuat program booster berbayar bagi kalangan menengah ke atas.
"Namun, prinsip yang utama adalah vaksin booster harus gratis karena vaksin adalah kebutuhan dasar rakyat yang merupakan tanggung jawab negara," kata Ketua DPR RI ini menegaskan.
Program vaksin booster diprioritaskan menyasar kelompok lansia peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan dan non-PBI.
DPR RI berharap Pemerintah memperhatikan betul data peserta PBI BPJS Kesehatan, mengingat kelompok masyarakat ini paling sulit mendapatkan akses kesehatan.
"Pastikan seluruh rakyat kurang mampu masuk dalam daftar PBI BPJS Kesehatan, baik itu lansia maupun golongan umum. Dengan demikian, masyarakat dari kelompok tersebut betul-betul mendapat pelayanan kesehatan tanpa perlu mengkhawatirkan biayanya," kata dia.
Mantan Menko PMK ini menekankan pentingnya vaksin booster, apalagi kasus Omicron sudah makin banyak.
Puan menggarisbawahi penelitian oleh peneliti Universitas Kopenhagen, Statistik Denmark dan Statens Serum Institut (SSI), yang menyatakan bahwa virus Omicron menyebar lebih cepat daripada varian Delta karena memiliki kemampuan tinggi dalam menghindari kekebalan vaksin COVID-19.
Berdasarkan studi yang sama, ditemukan bahwa orang yang sudah menerima suntikan booster memiliki risiko lebih kecil untuk menularkan virus COVID-19 daripada orang-orang yang tidak divaksinasi.
Oleh karena itu, Puan berharap program vaksin booster dapat segera dilaksanakan.
"Pemerintah juga harus memperhatikan ketersediaan booster. Perlu juga adanya terobosan agar Indonesia tidak bergantung pada negara lain untuk mendapatkan vaksin," kata cucu Proklamator RI Bung Karno tersebut.
Baca juga: Kemenkes: 12 Januari 2022 dimulai booster gratis dan berbayar
Baca juga: Omicron makin mengganas, Thailand desak warganya divaksin booster
Pewarta: Syaiful Hakim
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2022
