"Akan diselesaikan oleh, terutama Gubernur (Rusdy Mastura) dan Wali Kota (Palu), paling lambat akhir Februari," kata Wapres usai memimpin Rapat Penuntasan Pemulihan Pascabencana di Kantor Gubernur Sulteng, seperti keterangan yang diterima Kamis.
Wapres mengatakan konsep pembangunan huntap bagi masyarakat penyintas bencana alam di Palu pada 2018 lalu telah tersedia, hanya masih ada kendala terkait pengadaan lahan akibat ada klaim dari beberapa kelompok.
Baca juga: Wapres tiba di Sulteng gelar pertemuan bahas pemulihan pascabencana
"Ada di Tondo II yang ada masalah. Bukan tidak tersedia dananya, (dana) sudah ada, tapi tanahnya masih ada persoalan. Menurut informasi yang saya terima, tertundanya pembangunan di Tondo II itu ada masalah yang menyangkut klaim-klaim dari masyarakat," jelasnya.
Selain persoalan klaim, lanjut Wapres, penolakan masyarakat terdampak bencana untuk direlokasi ke lokasi lebih aman juga menjadi kendala penyelesaian huntap.
Pemerintah telah menyediakan lahan di Pombewe, dengan fasilitas lengkap dan memenuhi kebutuhan masyarakat, katanya. Namun, ada sebagian warga menolak dipindahkan ke Pombewe karena lokasinya jauh dari tempat mereka bekerja.
"Ada tanah yang sudah tersedia di Pombewe, tapi letaknya agak jauh. Terkendala juga oleh masyarakat yang tidak ingin dipindahkan ke daerah itu, karena mereka umumnya para nelayan, sehingga ingin tetap tidak terlalu jauh dari tempat mereka bekerja," ujar Wapres.
Turut menghadiri rapat tersebut ialah Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Menkop UKM) Teten Masduki, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto, Wakil Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) John Wempi Wetipo, Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Surya Tjandra.
Baca juga: Wapres minta PUPR dahulukan bangun jalan strategis Palu pascabencana
Baca juga: Wapres tinjau progres pembangunan hunian tetap di Tondo-Palu
Pewarta: Fransiska Ninditya
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2022
