harus diikuti dengan upaya pengakuan hak-hak masyarakat adatJakarta (ANTARA) - Guru Besar Kebijakan Kehutanan IPB University Hariadi Kartodihardjo menyambut baik pencabutan izin sektor kehutanan yang dilakukan pemerintah, dengan salah satu opsi selanjutnya adalah masyarakat mendapatkan akses pemanfaatan hutan secara lestari.
"Sangat penting pencabutan ini kemudian upaya setelahnya adalah memastikan bagaimana produktivitas hutan produksi baik tanaman maupun alam," kata Hariadi ketika dihubungi oleh ANTARA dari Jakarta pada Kamis malam.
Dia menyebut terkadang terdapat isu ketika lahan akan dimanfaatkan dan direhabilitasi namun ternyata masih terdapat pemegang izinnya. Pencabutan ini, jelasnya, diharapkan dapat memudahkan pemerintah dan masyarakat di wilayah masing-masing mengoptimalkan lahan-lahan hutan produksi.
Langkah selanjutnya, menurutnya, adalah memastikan masyarakat mendapatkan akses untuk pemanfaatan hutan.
"Jadi sebenarnya bisa berbagai macam penggunaan yang bisa memastikan bagaimana masyarakat setempat itu mendapatkan akses terhadap hutan-hutan yang selama ini tertutup karena adanya izin-izin itu," ujarnya.
Baca juga: Kadin dukung langkah pemerintah cabut izin usaha tidak produktif
Baca juga: Pemerintah siap cabut izin perusahaan pelaku Karhutla
Sebelumnya pemerintah telah mencabut ribuan izin usaha pertambangan, kehutanan dan hak guna usaha (HGU) perkebunan, seperti yang dinyatakan Presiden Joko Widodo dalam keterangan pada 6 Januari 2021.
Dalam sektor kehutanan telah dicabut 192 izin untuk lahan seluas 3.126.439 hektare. Izin-izin itu dicabut karena tidak aktif, tidak membuat rencana kerja dan ditelantarkan.
Selain itu dicabut juga HGU perkebunan yang ditelantarkan untuk lahan seluas 34.448 hektare, dengan 25.128 hektare adalah milik 12 badan hukum dan sisanya merupakan bagian HGU terlantar milik 24 badan hukum.
Pemerintah juga mencabut sebanyak 2.078 izin perusahaan pertambangan mineral dan batu bara (minerba) karena tidak pernah menyampaikan rencana kerja.
Baca juga: DPR minta BPN manfaatkan tanah terlantar untuk masyarakat
Sebelumnya pemerintah telah mencabut ribuan izin usaha pertambangan, kehutanan dan hak guna usaha (HGU) perkebunan, seperti yang dinyatakan Presiden Joko Widodo dalam keterangan pada 6 Januari 2021.
Dalam sektor kehutanan telah dicabut 192 izin untuk lahan seluas 3.126.439 hektare. Izin-izin itu dicabut karena tidak aktif, tidak membuat rencana kerja dan ditelantarkan.
Selain itu dicabut juga HGU perkebunan yang ditelantarkan untuk lahan seluas 34.448 hektare, dengan 25.128 hektare adalah milik 12 badan hukum dan sisanya merupakan bagian HGU terlantar milik 24 badan hukum.
Pemerintah juga mencabut sebanyak 2.078 izin perusahaan pertambangan mineral dan batu bara (minerba) karena tidak pernah menyampaikan rencana kerja.
Baca juga: DPR minta BPN manfaatkan tanah terlantar untuk masyarakat
Baca juga: Organisasi lingkungan apresiasi pencabutan izin tambang dan kehutanan
Terkait pencabutan izin tersebut, organisasi nirlaba yang bergerak di lingkungan hidup Yayasan EcoNusa menyambut baik langkah Presiden Joko Widodo untuk mencabut izin-izin bermasalah.
Menurut CEO Yayasan EcoNusa Bustar Maitar ketika dihubungi dari Jakarta pada Kamis, hal itu merupakan langkah yang tepat karena merugikan negara, mengancam keberlangsungan hutan dan mengesampingkan hak-hak masyarakat adat.
"Momentum pencabutan izin oleh Presiden Jokowi ini harus diikuti dengan upaya pengakuan hak-hak masyarakat adat dan memaksimalkan potensi dan peran masyarakat adat untuk penguatan ekonomi masyarakat bukan malah dialokasikan lagi untuk izin lainnya," ujar Bustar.
Baca juga: RI terbuka bagi investor yang sejahterakan rakyat dan menjaga alam
Terkait pencabutan izin tersebut, organisasi nirlaba yang bergerak di lingkungan hidup Yayasan EcoNusa menyambut baik langkah Presiden Joko Widodo untuk mencabut izin-izin bermasalah.
Menurut CEO Yayasan EcoNusa Bustar Maitar ketika dihubungi dari Jakarta pada Kamis, hal itu merupakan langkah yang tepat karena merugikan negara, mengancam keberlangsungan hutan dan mengesampingkan hak-hak masyarakat adat.
"Momentum pencabutan izin oleh Presiden Jokowi ini harus diikuti dengan upaya pengakuan hak-hak masyarakat adat dan memaksimalkan potensi dan peran masyarakat adat untuk penguatan ekonomi masyarakat bukan malah dialokasikan lagi untuk izin lainnya," ujar Bustar.
Baca juga: RI terbuka bagi investor yang sejahterakan rakyat dan menjaga alam
Baca juga: Panja Mafia Tanah DPR menerima 4.358 aduan sepanjang 2021Baca juga: Stimulus BPN, HGU-HGB yang habis bisa diperpanjang sampai akhir tahun
Pewarta: Prisca Triferna Violleta
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2022
