"Sebagai langkah pencegahan, agar bidang perdata dan tata usaha negara proaktif memberikan masukan dan bimbingan dalam penyusunan kontrak perjanjian kerja sama, sehingga resiko yang timbul akibat lemahnya perjanjian bisa dihindari," ujar Burhanuddin dalam keterangan tertulis yang diterima Sabtu.
Fungsi legal audit bidang perdataan dan tata usaha negara tertuang dalam Instruksi Jaksa Agung Nomor 10 Tahun 2020.
Baca juga: Jaksa Agung instruksikan operasi intelijen berantas mafia pupuk
Baca juga: Anggota DPR harap Wakil Jaksa Agung tuntaskan kasus pelanggaran HAM
Baca juga: Presiden tunjuk Sunarta sebagai Wakil Jaksa Agung
Menurut Burhanuddin, saat ini fungsi perdata dan tata usaha negara yang lebih dominan adalah legal assistance (bantuan hukum) dan legal opinion (pendapat hukum).
Untuk itu, Burhanuddin memandang fungsi legal audit harus lebih digalakkan, hal ini merupakan suatu proses kesinambungan dimana fungsi penegakan hukum khususnya di bidang tindak pidana korupsi telah sangat masif dilaksanakan.
“Namun kita juga harus mampu mengidentifikasi apa yang menjadi penyebab celah kebocoran," ujarnya.
Dengan demikian, lanjut Burhanuddin, dilakukannya legal audit dapat menutup celah potensi korupsi.
"Ini merupakan salah satu ikhtiar kita untuk mencegah tindak pidana korupsi,” ujar Burhanuddin.
Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: M Arief Iskandar
Copyright © ANTARA 2022
